Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021
P. 22
"Jadi, mereka mendapat pengetahuan bagaimana pengasuhan anak tetap berjalan ketika
mereka sudah berada di luar negeri sehingga tahu bagaimana membangun komunikasi dengan
anak-anak di Indonesia.
Pembekalan ini disertai panduan rinci apa yang harus dilakukan orangtua yang menjadi PMI,"
tutur Tyas Retno Wulan, pengajar Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jenderal Soedirman, Purwokerto, ketika dihubungi, Senin (8/3/2021).
Komunikasi intens antara anak pekerja migran (APM) dan orangtuanya di luar negeri menjadi
kunci agar anak-anak tak kehilangan perhatian.
Yang teijadi selama ini, ketika PMI bekerja di luar negeri, anak-anak ditinggalkan kepada
suami/istri ataupun kepada kakek/nenek ataupun saudara, setelah itu tak ada komunikasi.
Pengasuhan anak pun tak berjalan.
Minimnya pengasuhan dan perlindungan membuat sejumlah APM kekurangan gizi dan rentan
jadi korban kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual.
Selain tidak mendapat pendidikan dan kesehatan yang optimal, mereka juga kesulitan
mengakses identitas kependudukan, seperti akta lahir, sehingga tidak bisa mengakses program
pemerintah (Kompas, 8/3/2021).
Tyas mengungkapkan, komunikasi dan pengasuhan jarak jauh oleh PMI terhadap anak-anaknya
membutuhkan usaha khusus. Kini, hal tersebut memungkinkan dilakukan karena teknologi
informasi telah berkembang.
"PMI bisa memanfaatkan teknologi informasi. Mereka bisa melakukan telepon video kapan saja
dengan anak-anaknya. Komunikasi itu akan memengaruhi situasi psikologi anaknya, setidaknya
memberi kebanggaan kepada anak bahwa orangtuanya bekerja keras di luar negeri," tutur Tyas.
Selain pembekalan pada PMI, pengasuhan APM berbasis komunitas juga bisa dilakukan sehingga
ada perhatian dari pemerintah dan masyarakat terhadap APM. Pemerintah desa yang memiliki
APM bisa memetakan profilnya mulai dari usia, pendidikan, jenis kelamin, hingga persoalan
mereka.
Ketika sudah mengetahui persoalannya, akan lebih mudah untuk menanganinya. Namun, hal
seperti itu jarang dilakukan di desa-desa. Meski ada desa yang memberikan perhatian kepada
APM, itu dilakukan karena sudah ada intervensi program dari LSM ataupun pemerintah. Namun,
APM yang belum tersentuh program jauh lebih banyak.
Sudah ada kebijakan
Dari sisi pemerintah, selain ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
PMI yang mengamanatkan perlindungan PMI bersama keluarganya, sejumlah kebijakan dan
program terkait APM sudah dilakukan.
Ada Program Desmigratif (Desa Migran Produktif) di Ke-menterian Ketenagakerjaan. Ada pula
Program Bina Keluarga TKI (sekarang Bina Keluarga PMI) di Kementerian Pemberdayaan
21
