Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021
P. 23
Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Program Komunitas Keluarga Buruh Migran oleh Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Namun, praktiknya, implementasi pengasuhan APM dinilai masih banyak yang bias jen-der dan
tak melibatkan laki-laki sebagai subyek aktif dalam pola pengasuhan. Maka, masih diperlukan
pelembagaan pola pengasuhan yang tak bias jender dan bebas dari stigmati-sasi.
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekeija dan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
KPPPA, Rafail Walangit-an mengatakan, pihaknya memasukkan topik pengasuhan anak dalam
materi pelatihan pra-keberangkatan calon PMI dan keluarganya, serta menguatkan peran pemda
dan ko-munitas-komunitas di daerah dalam pengasuhan dan peningkatan pelayanan APM.
Gubernur Jawa Timur Kho-fifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu menyatakan, perlindungan
pekerja migran menjadi perhatian penting, salah satunya memastikan anak-anak yang
ditinggalkan mendapat pengasuhan, pengawasan, dan penanganan terbaik.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jatim, secara khusus menerbitkan peraturan bupati yang
mendorong sejumlah desa mengalokasikan dana khusus untuk perlindungan anak termasuk
APM.
Kabupaten Trenggalek, Jatim, juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019
tentang Kesejahteraan Sosial yang mengatur perlindungan buruh migran dan keluarga.
Menurut Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifi n, salah satu akar persoalan pekerja migran
ialah sulitnya daerah menghadirkan pekerjaan yang layak dan berkecukupan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Perda No2/2021 tentang
Penyelenggaraan Pelindungan PMI asal Jabar. Gubernur Jabar Ridwan Kamil berjanji segera
menindaklanjuti perda itu ke dalam pergub untuk mengatur ketentuan teknis.
(ZAK/KOR/IKI/MEL/TAM/BRO/ETA/SON)
22
