Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

Ringkasan

Sinkronisasi data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan dinilai menjadi pilar penting dalam meningkatkan jumlah peserta di kedua
badan. Sinergi itu bukan hanya terkait dengan jumlah peserta, bahkan dinilai dapat
memengaruhi kesehatan keuangan. Secara paralel, proses sinkronisasi data kedua BPJS perlu
disertai dengan penetapan sistem penanggungan saat peserta mengalami risiko. Menurut Yuri,
perlu terdapat batasan yang jelas antara cakupan manfaat program JKN dengan jaminan
kecelakaan kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan.

SINERGI DATA JADI KUNCI

Sinkronisasi data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan dinilai menjadi pilar penting dalam meningkatkan jumlah peserta di kedua
badan. Sinergi itu bukan hanya terkait dengan jumlah peserta, bahkan dinilai dapat
memengaruhi kesehatan keuangan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto menjelaskan bahwa badan tersebut
memiliki tugas besar dalam memenuhi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN), yakni jumlah peserta mencakup 98% dari jumlah penduduk Indonesia pada
2024. Saat ini jumlahnya masih berkisar 82% dari total penduduk. Menurut Yuri, direksi harus
bekerja keras untuk mencapai target itu dan harus menempuh cara yang tidak biasa. Salah satu
langkah penting yang harus dilakukan adalah sinergi data dengan seluruh lembaga dan instansi
yang berkaitan, termasuk BPJS Ketenagakerjaan.

"Artinya bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa ditarik menjadi data BPJS Kesehatan, ini
harus kita betul-betul perbaiki. BPJS Ketenagakerjaan kan hanya bicara yang bersangkutan
sebagai tenaga kerja, tapi begitu bicara BPJS Kesehatan ngomongin keluarga," ujar Yuri pada
Senin (8/3).

Pada 2020, jumlah peserta BPJS Kesehatan tercatat mencapai 222,5 juta orang. Sementara itu,
hingga akhir 2020 jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 51,75 juta orang
atau sekitar 19,1% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,2 juta orang. Dia menjelaskan
bahwa BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab memproteksi para pekerja, sehingga cakupan
kepesertaannya adalah masyarakat di usia kerja. Namun, BPJS Kesehatan harus mencakup
seluruh penduduk Indonesia, sehingga melibatkan pekerja maupun bukan pekerja.

Menurut Yuri, sinkronisasi itu di antaranya bermanfaat untuk menyisir penduduk mana yang
terdaftar di salah satu program jaminan sosial tapi belum terdaftar di jaminan sosial lainnya.
Misalnya, pekerja yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh perusahaannya, tapi tidak ke BPJS
Ketenagakerjaan. Sinkronisasi itu membuat kedua BPJS dapat melakukan pendekatan kepada
peserta yang belum terdaftar secara individu atau kepada pemberi kerja jika yang bersangkutan
merupakan pekerja. Selain itu, pendekatan pun dapat dilakukan jika terdapat anggota keluarga
yang belum terproteksi oleh jaminan sosial, sedangkan sang kepala keluarga sudah terproteksi.

"Untuk mencapai target 98% [jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan] itu kolaborasi data penting.
Selain dengan BPJS Ketenagakerjaan, sinergi dengan Dukcapil pun penting, karena yang tahu
data kependu-dukan siapa?" ujar Yuri. Dia pun menilai bahwa target kepesertaan bukan semata-
mata meningkatkan jumlah peserta. BPJS Kesehatan harus memastikan kualitas layanan turut

27