Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

meningkat, sehingga kepuasan peserta terhadap program jaminan kesehatan nasional (JKN)
meningkat.

Secara paralel, proses sinkronisasi data kedua BPJS perlu disertai dengan penetapan sistem
penanggungan saat peserta mengalami risiko. Menurut Yuri, perlu terdapat batasan yang jelas
antara cakupan manfaat program JKN dengan jaminan kecelakaan kerja (JKK) di BPJS
Ketenagakerjaan. "Karena nanti kaitannya ke klaim. Sampai mana batasannya dia ditanggung
oleh asuransi, atau apapun tentang kecelakaan kerja, sampai mana kelanjutannya oleh BPJS
Kesehatan," ujarnya.

Bertambahnya jumlah peserta akan meningkatkan pendapatan iuran, tetapi juga meningkatkan
potensi klaim. Oleh karena itu, menurut Yuri, pengelolaan keuangan dan penetapan sistem
penanggungan antara BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dapat membuat kondisi keuangan
kedua BPJS itu menjadi lebih sehat.

SASARAN PESERTA

Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mun-dihamo
menilai bahwa pada dasarnya pihaknya dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki sasaran kepesertaan
yang sama, yakni pekerja. Bedianya, BPJS Kesehatan turut mencakup masyarakat nonpekerja.
Menurut Mundihamo, sinkronisasi data kepesertaan menjadi agenda besar dari manajemen
kedua badan tersebut. Hal itu sejalan dengan amanat presiden kepada jajaran direksi baru untuk
mengembangkan jaminan sosial.

"BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kerjanya bisa lebih efisien karena sasarannya
sebetulnya sama. Kalau datanya sudah sinkron, dalam konteks pendaftaran, pembayaran iuran,
pelayanan, sinkronisasi program [jaminan sosial] pun akan lebih efektif," ujar Mundihamo.
Menurutnya, BPJS Kesehatan memang memiliki basis data yang lebih banyak karena cakupannya
terhadap seluruh penduduk Indonesia. Namun, BPJS Ketenagakerjaan memiliki basis data
pekerja formal dan informal yang sangat berharga untuk strategi peningkatan kepesertaan kedua
badan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ke sehatan Ali Ghufron Mukti menuturkan lembaganya akan
membuka dan mendengar masukan publik terkait dengan penyelenggaraan program jaminan
kesehatan nasional (JKN). "Perlu pemetaan kebutuhan dari para pemangku kepentingan melalui
BPJS Mendengar, kami akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan
aspirasi, harapan, dan masukan untuk membangun BPJS," katanya. Dia menjelaskan bahwa
masukan-masuk-an itu akan menjadi bahan acuan dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan
BPJS Kesehatan. Bahkan, menurut Ghufron, masukan itu dapat memengaruhi rencana jangka
panjang dari BPJS Kesehatan.

Mulai hari ini, BPJS Kesehatan akan menggelar dialog dengan kelompok pakar serta kelompok
pekerja dan pemberi kerja. Setelah itu, pada Rabu (10/3) penjaringan aspirasi melalui BPJS
Mendengar berlangsung dengan kelompok praktisi, asosiasi fasilitas kesehatan, dan asosiasi
profesi. Adapun, BPJS Kesehatan akan turut menggelar dialog dengan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), kelompok filantropi, dan kelompok lainnya.

28