Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 MARET 2021

usaha besar, dan kedua, meningkatkan layanan keuangan berbasis digital, seperti QRIS dan
mobile banking.
"Kedua program tersebut selain dapat mencegah penularan COVID-19 juga sekaligus
meningkatkan aktivitas ekonomi," ungkap Airlangga Hartarto ketika memimpin Rapat Koordinasi
DNKI secara virtual, Senin (8/3/2021).

Inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat, baik dari kepemilikan maupun penggunaan
rekening di lembaga keuangan. Prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras Kementerian dan
Lembaga anggota DNKI dalam mengeksekusi program edukasi keuangan, hak properti
masyarakat, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan, digitalisasi layanan keuangan
pada sektor pemerintah, perlindungan konsumen, regulasi dan pemerataan infrastruktur
telekomunikasi.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat baik dari sisi kepemilikan akun maupun
dari sisi penggunaan akun. Indeks kepemilikan akun meningkat dari 31,3 pada tahun 2014
menjadi 61,7 pada tahun 2020. Sementara indeks penggunaan akun atau rekening meningkat
dari 59,74 pada 2013 menjadi 81,4 pada 2020.

DNKI mencatat, sepanjang 2020 sebanyak 348 kegiatan edukasi keuangan terhadap sekitar
85.000 peserta telah terlaksana. Kegiatan edukasi dan literasi keuangan Syariah juga kian gencar
seiring perlindungan konsumen yang lebih optimal. Sekitar 94,54 persen dari jumlah total
pengaduan layanan keuangan telah terselesaikan.

Selain itu, Pemerintah juga telah meresmikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

Pembukaan rekening bank yang dilakukan hanya pada Bulan Inklusi Keuangan bahkan melonjak
sampai 789.025 rekening baru. Sementara itu, kepemilikan akun uang elektronik meningkat
sampai 13,8 juta dan 5,1 juta merchant di seluruh Indonesia telah menerapkan Quick Response
Code Indonesian Standard ( QRIS ), yang mana mayoritas merchant adalah Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM).

DNKI juga mencatat bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) turut meningkatkan
inklusi keuangan secara signifikan, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Rasio
penyaluran kredit UMKM oleh bank umum mencapai 19,8 persen, sementara realisasi program
Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 196,42 triliun, atau setara 103,3 persen, dari target Rp
190 triliun.

Di samping itu, pemberdayaan SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) melalui pendampingan usaha
dan akses pembiayaan terus berjalan.

Lebih jauh, perkembangan inklusi keuangan Indonesia tak lepas dari infrastruktur dan akses
terhadap teknologi informasi yang merata. Merujuk data Kementerian Komunikasi dan
Informatika, saat ini akses internet tersedia di 11.817 titik fasilitas publik dan persentase
pemanfaatan Palapa Ring secara umum terus meningkat sejak diresmikan. Pemerintah juga telah
meluncurkan LokasiKu, yaitu sebuah aplikasi pencarian titik layanan keuangan, dan
mengembangkan Peta Akses Layanan Keuangan Indonesia.

Inklusi keuangan juga membutuhkan regulasi yang tepat untuk memacu perkembangannya.
Karenanya, pemerintah memperbarui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui
penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 dan mencabut Perpres Nomor
82 Tahun 2016.

52