Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 104
TERKAIT PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA, PUAN: OMNIBUS LAW INI AKAN
BERMANFAAT BAGI BANGSA DAN NEGARA
Pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law masih terus mendapatkan tentangan dari
berbagai pihak. Melihat hal tersebut, Badan Legislasi (Baleg) RI memberikan ruang untuk
mengatasi masalah lapangan kerja dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja .
Ketua RI Puan Maharani pun menegaskan, tidak ada satu pihak yang dirugikan atas keberadaan
RUU Cipta Kerja .
Puan Maharani menambahkan, terkait klaster tenaga kerja dalam RUU Ciptaker, RI menerima
masukan dari masyarakat dan buruh, pemerintah, serta dari investor.
"Tujuannya adalah bagaimana bisa memberikan ruang dalam mengatasi lapangan kerja, jangan
ada satu pihak dirugikan. Namun, ada pihak yang lebih diuntungkan," tuturnya.
"Omnibus Law ini nantinya akan bermanfaat bagi bangsa dan negara," ucap Puan Maharani .
Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-bekasi.com dalam artikel, " Pengesahannya Belum
Dipastikan, Puan Maharani: Jangan Ada Pihak yang Dirugikan dari RUU Ciptaker " , ia pun
memastikan bahwa pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan dilakukan secara cermat,
transparan, dan terbuka pada masukan masyarakat.
Puan menegaskan bahwa Omnibus Law bukan hanya untuk pemerintah saat ini, tetapi untuk
kepentingan bangsa dan negara saat ini, dan di masa depan.
Saya memantau perkembangan pembahasan RUU Cipta Kerja , bukan hanya klaster tenaga
kerja. Namun, semua klaster yang harus dibahas hati-hati, cermat, dan transparan, dan tentu
membawa manfaat yang baik," tuturnya.
Terkait apakah Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan disahkan pada Oktober 2020, Puan
menyatakan belum dapat memastikan waktu pengesahannya karena RUU tersebut masih
dibahas di Badan Legislasi RI .
Dia pun meminta semua pihak menunggu hasil dari pembahasan Baleg, karena saat ini masih
dibahas dan bagaimana akhirnya tentu akan dicermati.
Kemarin, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan puluhan federasi serikat pekerja dan
buruh menyepakati akan melakukan mogok nasional pada 6 hingga 8 Oktober sebagai bentuk
penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja .
Said Iqbal selaku Presiden KSPI pun mengungkapkan, jika tetap akan mengesahkan RUU Cipta
Kerja , serikat buruh akan mempertimbangkan memperpanjang aksi mogok tersebut.
"Iya, mogok nasional akan dipertimbangkan lanjut," ucapnya.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes buruh, terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja
yang mereka nilai lebih menguntungkan pengusaha.
Beberapa keluhan mereka seperti dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di
semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya UMSK, hingga pengurangan
nilai pesangon.
Sebelum aksi mogok tersebut, rencananya para buruh akan melakukan aksi unjuk rasa setiap
hari, yang pelaksanaanya direncanakan dimulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober
2020.***(Eka Alisa Putri/Pikiranrakyat-bekasi.com).
103
