Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 152
Judul Puan Maharani: Omnibus Law Bermanfaat Bagi Bangsa dan Negara
Nama Media harianjogja.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2020/09/30/500/1051270/puan-
maharani-omnibus-law-bermanfaat-bagi-bangsa-dan-negara
Jurnalis Newswire
Tanggal 2020-09-30 13:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Puan Maharani (Ketua DPR RI) Tujuannya adalah bagaimana bisa memberikan ruang
dalam mengatasi lapangan kerja, jangan ada satu pihak dirugikan, namun ada pihak yang lebih
diuntungkan. Omnibus Law ini nantinya akan bermanfaat bagi bangsa dan negara
positive - Puan Maharani (Ketua DPR RI) Saya memantau perkembangan pembahasan RUU Cipta
Kerja, bukan hanya klaster tenaga kerja namun semua klaster yang harus dibahas hati-hati,
cermat, dan transparan, dan tentu membawa manfaat yang baik
Ringkasan
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memberikan ruang
untuk mengatasi masalah lapangan kerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja agar tidak ada
satu pihak dirugikan atas keberadaan RUU tersebut.
PUAN MAHARANI: OMNIBUS LAW BERMANFAAT BAGI BANGSA DAN NEGARA
JAKARTA --Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI
memberikan ruang untuk mengatasi masalah lapangan kerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja
agar tidak ada satu pihak dirugikan atas keberadaan RUU tersebut.
Menurut dia, terkait klaster tenaga kerja dalam RUU Ciptaker, DPR RI menerima masukan dari
masyarakat dan buruh, pemerintah, serta dari investor dalam pembahasannya.
"Tujuannya adalah bagaimana bisa memberikan ruang dalam mengatasi lapangan kerja, jangan
ada satu pihak dirugikan, namun ada pihak yang lebih diuntungkan. Omnibus Law ini nantinya
akan bermanfaat bagi bangsa dan negara," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu
(30/9/2020).
Puan memastikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan dilakukan secara cermat,
transparan, dan terbuka pada masukan masyarakat. Dia menegaskan bahwa Omnibus Law
151
