Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020

"Pendaftaran calon penerima dengan cara luar jaringan melalui kementerian, lembaga, atau
dinas dapat dilakukan secara individu maupun kolektif," ungkap Permenaker 17/2020 seperti
dikutip pada Rabu (30/9).

Selain dari kementerian/lembaga dan dinas, bisa juga berasal dari organisasi keagamaan atau
sosial, serikat pekerja atau serikat buruh, hingga lembaga tinggi negara dalam rangka
pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Jalur pendaftaran di luar jaringan sengaja dibuka pemerintah karena terbatasnya infrastruktur
telekomunikasi dan merupakan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Untuk proses pendaftaran, calon penerima wajib mengisi dan menandatangani formulir
pendaftaran Program Kartu Prakerja.

Formulir pendaftaran memuat data berupa nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK)
pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, dan tanggal lahir, nomor Kartu Keluarga (KK).
Lalu, calon peserta juga wajib melampirkan alamat surat elektronik (e-mail), nomor telepon
seluler ( handphone ), alamat domisili, pendidikan terakhir, status kerja, hingga pelatihan yang
diinginkan.

Selain mengisi formulir, calon penerima wajib mengisi pernyataan pendaftar dengan
melampirkan fotokopi KTP elektronik. Selanjutnya, kementerian/lembaga dan dinas menyiapkan
formulir pendaftaran dan pernyataan pendaftar yang akan diisi oleh calon penerima.

Format formulir pendaftaran dan pernyataan pendaftaran terlampir pada Permenaker 17/2020.
Kemudian, kementerian/lembaga dan dinas harus melakukan pengisian data berdasarkan
formulir ke format dokumen excel atau spreadsheet yang juga terlampir di Permenaker
17/2020.

Kementerian/lembaga dan dinas perlu melakukan verifikasi, validasi, dan asesmen data calon
penerima berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan direkapitulasi. Rekapitulasi data
berbentuk elektronik dan perlu disampaikan oleh menteri, kepala lembaga, dan kepala dinas ke
Kemenaker selaku pemegang pusat data calon penerima.

"Penyampaian rekapitulasi data, surat pernyataan mengenai kebenaran/kesesuaian data calon
penerima, dan berita acara serah terima data calon penerima dilakukan secara bertahap paling
lambat 31 Oktober 2020," terang Permenaker 17/2020.

Tahap berikutnya, menteri akan melakukan seleksi atas calon penerima Kartu Prakerja yang
dibantu oleh tim seleksi di Kemenaker. Tim ini akan melakukan verifikasi, validasi, dan asesmen
terhadap data yang disampaikan kementerian/lembaga dan dinas, lalu hasilnya disampaikan ke
menteri.

"Berdasarkan hasil seleksi yang disampaikan oleh tim seleksi, menteri menetapkan penerima
Kartu Prakerja. Penetapan penerima Kartu Prakerja dilakukan dengan mempertimbangkan kuota
yang ditetapkan oleh Komite," jelas beleid tersebut.

Selanjutnya, hasil penetapan akan diberikan ke Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja
dengan menandatangani surat pernyataan soal kebenaran data. Lalu, direktur eksekutif PMO
mengukuhkan penetapan dan menyampaikan lagi hasilnya ke menteri.
Data yang disampaikan seputar nama lengkap penerima Kartu Prakerja, NIK pada KTP elektronik,
pendidikan terakhir, dan pelatihan yang diikuti..

156