Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020

APINDO MERILIS BUKU PANDUAN BAGI PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN
DISABILITAS

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO meluncurkan buku panduan kesetaraan
dan inklusifitas di tempat kerja. Buku ini diharapkan dapat menjadi penuntun bagi perusahaan
yang ingin mempekerjakan karyawan dengan disabilitas.

Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani berharap buku ini dapat menjadi pemandu bagi perusahaan
dalam mengakomodasi kesetaraan dan inklusifitas di tempat kerja. "Saya serahkan juga buku
panduan ini kepada perwakilan Kementerian Tenaga Kerja secara virtual, buku ini juga sudah
ada softcopy-nya yang bisa diunduh melalui situs resmi APINDO," ujar Hariyadi Sukamdani dalam
diskusi virtual, Selasa 29 September 2020.

Buku ini disusun oleh perwakilan dari divisi sumber daya manusia beberapa perusahaan swasta,
organisasi penyandang disabilitas, penyedia jasa informasi dan penyalur tenaga kerja disabilitas,
serta akademikus. Head of Human Capital PT Daya Lima, Dadan Sukma Saputra mengatakan
buku ini tak hanya berisi panduan penyediaan aksesibilitas dalam mewujudkan kesetaraan dan
inklusifitas di tempat kerja, tapi juga mencatumkan berbagai peraturan yang menjadi dasar
kesetaraan dan inklusifitas di tempat kerja.

"Buku ini memuat apa yang harus dilakukan organisasi ketika menilai dan menerima pekerja
dengan disabilitas," kata Dadan. "Bahkan di bab terakhir buku ini mencantumkan panduan
mitigasi pekerja dengan disabilitas saat menghadapi keadaan genting, seperti bencana alam,
kebakaran, dan lainnya." Pelaksana Tugas Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri,
Kementerian Ketenagakerjaan, Nora Kartika Setyaningrum mengatakan eksistensi nilai
kesetaraan dan inklusifitas sudah seharusnya menjadi tanggung jawab universal semua
pemangku kepentingan. "Paradigmanya harus diubah, dari pendekatan charity menjadi
pendekatan empowering," kata Nora. "Tenaga kerja dengan disabilitas bukan lagi sebagai mesin,
melainkan sebagai aset." Nora melanjutkan, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan masih
menunggu penandatanganan rancangan peraturan pemerintah tentang akomodasi yang layak
bagi penyandang disabilitas di tempat kerja. Selama itu pula, dia berharap lembaga pemerintah
dan BUMN menerapkan kuota bagi pekerja disabilitas sebesar dua persen dan perusahaan
swasta sebanyak satu persen bagi difabel.

Perwakilan penyandang disabilitas dari Sejiwa Foundation Semarang, Yuktiasih Proborini
meminta agar buku panduan tersebut dapat menjadi indikator dalam menilai performa
perusahaan. Nilai-nilai yang dijabarkan dalam buku dapat menjadi tambahan penilaian bagi
APINDO maupun Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyematkan gelar perusahaan terbaik.
"Nilai-nilai tersebut tentu dapat memicu perusahaan dalam membenahi diri demi penerapan
prinsip kesetaraan dan inklusifitas di lingkup kerja mereka," ujar Yuktiasih.
.

164