Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020

oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kebijakan memperpanjang masa pelonggaran hanya
akan membuat fasilitas kesehatan di Jakarta kian mengkhawatirkan.
Langkah pemerintah yang memprioritaskan kesehatan masyarakat sudah tepat. Presiden Jokowi
melalui akun twitter-nya pada 7 September lalu menyampaikan bahwa 'agar ekonomi kita baik,
kesehatan harus baik'. Ini artinya, fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ialah
kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Berkaca dari kebijakan PSBB sebelumnya, banyak sektor usaha yang terpukul akibat pembatasan
mobilitas masyarakat. Dilansir dari survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC)
terhadap usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di Jabodetabek pada Juni 2020 menemukan
bahwa 82,9% UMKM terpukul pandemi. Bahkan 56,8% di antaranya berada dalam kondisi buruk.
Hanya 5,9% saja UMKM yang mampu memetik untung.

Padahal UMKM merupakan tulang punggung perekonomian karena kontribusinya yang besar
terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni 60,3% dan menyerap 97% tenaga kerja di
Indonesia. Terganggunya aktivitas perekonomian tersebut telah nyata berdampak pada
peningkatan pengangguran dan kemiskinan.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, selama PSBB tercatat
50.891 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 272.333 pekerja dirumahkan.
Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2020, jumlah penduduk miskin di
Jakarta bertambah sebanyak 376.600 jiwa.

Di samping itu, penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa sembako yang ditujukan bagi warga
Jabodetabek pun banyak dikeluhkan. Pasalnya, ada beberapa jenis sembako yang tidak sesuai
dengan kebutuhan keluarga penerima manfaat dan tidak jarang pula ada beberapa produk yang
kualitasnya kurang memadai.

Pun besaran bansos sembako yang diturunkan dari Rp 600.000 per bulan menjadi Rp300.000
per bulan hingga Desember nanti, menimbulkan kekhawatiran tidak cukup memenuhi
kebutuhan.

Untuk meredam lonjakan pengangguran dan kemiskinan serta membantu perekonomian agar
tetap produktif, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi merumuskan strategi yang tepat.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu mengubah skema penyaluran bansos sembako menjadi
bansos tunai berupa uang dengan nilai yang sama dengan bulan sebelumnya, yakni Rp600.000
per keluarga. Jika mengacu kepada garis kemiskinan makanan Provinsi DKI Jakarta yang
besarannya Rp466.156 per kapita per bulan, sebetulnya nilai bansos tidak mencukupi.

Diasumsikan satu keluarga terdiri dari empat anggota, minimal dibutuhkan Rp1,86 juta per bulan
per keluarga untuk memenuhi kebutuhan makannya.

Adanya peralihan dari bansos sembako ke dalam bentuk uang diharapkan akan mendorong
pertumbuhan UMKM. Hal ini akan menciptakan multiplier effect yang akan berdampak pada
penciptaan lapangan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kedua, pemerintah perlu melakukan pemetaan produk UMKM beserta peluang pasarnya, baik
untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Hal ini akan sangat membantu UMKM untuk
menggenjot produksi dan memasarkan produk. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan
pendampingan intensif dari lembaga terkait agar para pelaku usaha mendapatkan pengarahan
serta bimbingan.

226