Page 228 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2020
P. 228
Ketiga, pemerintah perlu mengatur rantai pasok bahan-bahan pokok seperti beras, sayuran,
buah-buahan, telur, daging serta bahan pokok lain yang diperoleh dari daerah penyangga ibu
kota. Pemerintah harus menjamin bahwa pasokan bahan pangan aman selama PSBB total.
Adapun untuk jangka menegah dan panjang, pemerintah dapat menempuhnya dengan cara
mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital. Pendampingan dari kementerian terkait seperti
Kementerian Koperasi dan UKM yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan
Informasi mutlak diperlukan mengingat masih rendahnya literasi digital pada usia 40 tahun ke
atas.
Kedua, diperlukan pelatihan tata cara berbisnis online, mulai dari memasarkan produk hingga
berkomunikasi dengan konsumen. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah perlu
memperbesar alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendigitalisasi UMKM.
Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp123,5triliun. Namun, jika dirinci, tidak ada yang
spesifik untuk mendorong upaya digitalisasi.
Dengan merumuskan strategi yang tepat, diharapkan mampu menekan laju penambahan kasus
sekaligus membantu perekonomian tetap berjalan selama PSBB Jilid II berlangsung.
Sumber : Bisnis Indonesia.
227
