Page 52 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2021
P. 52
PEMERINTAH TERUS DORONG REPUBLIK KOREA BUKA KEMBALI CPMI SKEMA G TO
G
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus berkoordinasi dan
mendorong Pemerintah Republik Korea agar dapat membantu dan mengupayakan segera dibuka
kembali penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) skema G to G Republik Korea.
Menurut Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Kemnaker, Suhartono, upaya penempatan kembali PMI ke Republik Korea terus dilakukan.
Salah satunya pada 26 Juli 2021 lalu, telah mengirimkan surat kepada Minister of Employment
and Labour (MoEL) of Republic of Korea.
"Hingga saat ini, pemerintah Republik Korea belum memberikan kejelasan kapan pembukaan
penempatan CPMI akan dilakukan. Teman-teman itu ingin agar kita terus mendesak dan
berkomunikasi dengan Pemeritah Republik Korea," kata Suhartono saat menerima delegasi
Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Korea (Pelbakori) di Ruang PTSA Kantor Kemnaker,
Jakarta , Senin (18/10).
Saat berdialog, Suhartono mengatakan Pelbakori meminta pemerintah segera mengupayakan
dibuka kembali penempatan ke Republik Korea.
Para CPMI menyadari, dengan adanya penempatan maka dapat menghasilkan devisa negara
yang saat ini sangat di perlukan oleh Bangsa untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Nanti saya akan selalu sampaikan apa yang menjadi keluhan kepada Pemerintah Republik Korea
agar penempatan CPMI dapat berjalan kembali. Intinya kami perjuangkan apa yang menjadi
problem teman-teman," ujar Suhartono.
Selama ini, Republik Korea menjadi salah satu negara favorit penempatan bagi CPMI. Alasanya
tak lain karena selain pendapatan yang besar, jaminan keselamatan kerja yang baik menjadi
daya tarik tersendiri bagi CPMI.
Dari aspek regulasi dan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of
Understanding/MoU) Pemerintah Indonesia dengan Republik Korea, tidak pernah ada masalah
terkait penempatan CPMI di negeri ginseng tersebut.
Menurutnya, secara otomatis dalam MoU akan diperpanjang apabila sudah habis masa
berlakunya.
"Jadi yang sedang akan kita lakukan adalah berusaha membangun terus komunikasi dengan
Kedubes Republik Korea, " ujar Suhartono.
Suhartono meyakini Pemerintah Republik Korea memiliki pertimbangan tersendiri dalam hal
penempatan tenaga kerja dari negara lainnya.
Terpenting dilakukan saat ini, katanya, adalah memperkuat komunikasi dengan pemerintah
Republik Korea agar status CPMI setara dengan negara-negara lain.
Terkait mayoritas CPMI yang divaksinasi dengan Sinovac, sementara negara penempatan di
Korea, tidak dapat menerima Sinovac. S
uhartono menegaskan, pemerintah akan terus mengupayakan agar CPMI yang akan berangkat
ke Republik Korea, mendapatkan vaksi sesuai yang diminta Republik Korea.
51
