Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021
P. 30
Judul UU Cipta Kerja Diyakini Dorong Perlindungan Awak Kapal Ikan
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/nasional/734645/uu-cipta-kerja-diyakini-
dorong-perlindungan-awak-kapal-ikan
Jurnalis FER
Tanggal 2021-02-17 23:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Namun, dengan tetap memperhatikan relevansi
ketentuan terhadap implementasi di lapangan serta dengan mempertimbangkan kelangsungan
bekerja dan keberlanjutan usaha
neutral - Albert Bonasahat (Perwakilan Organisasi Buruh Internasional (ILO)) Untuk itu penting
bagi pemerintah Indonesia mulai memikirkan penetapan upah sektoral bagi awak kapal
perikanan sebagai bagian dari perlindungan
neutral - Nono Sumarsono (Direktur SAFE Seas Project) Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, kami
berharap ada kepastian hukum dan implementasi perbaikan kesejahteraan awak kapal perikanan
dan nelayan buruh, yang dimulai dari upah yang layak
Ringkasan
Potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia menyumbang 3,7 persen dari Pendapatan
Domestik Bruto (PDB). Hal ini terjadi pada kondisi kerja layak dan hak nelayan sebagai pekerja
yang belum terpenuhi secara khusus tentang kepastian upah minimum. Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara,
serta Dewan Pengupahan Nasional sepakat mendorong kejelasan tentang peran pemerintah
pusat dan daerah dalam menentukan dan memastikan adanya upah minimum bagi awak kapal
perikanan, dan penyelarasan dengan kondisi kerja mereka.
UU CIPTA KERJA DIYAKINI DORONG PERLINDUNGAN AWAK KAPAL IKAN
Jakarta, Potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia menyumbang 3,7 persen dari
Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Hal ini terjadi pada kondisi kerja layak dan hak nelayan
sebagai pekerja yang belum terpenuhi secara khusus tentang kepastian upah minimum.
29
