Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021
P. 31
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah
Provinsi Sulawesi Utara, serta Dewan Pengupahan Nasional sepakat mendorong kejelasan
tentang peran pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan dan memastikan adanya upah
minimum bagi awak kapal perikanan, dan penyelarasan dengan kondisi kerja mereka.
Hal itu terungkap dalam acara diskusi nasional secara virtual bertajuk "Kepastian Upah Minimum
Bagi Awak Kapal Perikanan Dalam Kacamata UU Cipta Kerja " pada Rabu (17/2/2021), yang
diselenggarakan oleh SAFE Seas Project, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia).
Diskusi ini ditujukan untuk mengangkat peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
memberikan keadilan dan perlindungan awak kapal perikanan dengan memberikan kepastian
upah minimum.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam sambutannya mengatakan, kepastian upah
minimum awak kapal perikanan perlu mengikuti ketentuan yang ada baik yang bersifat umum
dari sisi ketenagakerjaan maupun yang bersifat khusus yang diatur secara teknis.
"Namun, dengan tetap memperhatikan relevansi ketentuan terhadap implementasi di lapangan
serta dengan mempertimbangkan kelangsungan bekerja dan keberlanjutan usaha," tutur Ida
Fauziah.
Sejalan dengan kebijakan tentang pengupahan dan memastikan kepatuhan dari pemberi kerja,
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, instrumen kontrol yang
digunakan adalah melalui penerapan perjanjian kerja laut sebagai salah satu syarat dalam
penerbitan izin berlayar bagi setiap kapal yang akan melakukan penangkapan ikan.
Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Jawa Tengah, Fendiawan
Tiskiantoro juga mendorong penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagai upaya perlindungan
awak kapal perikanan dengan mensosialisasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
dan PKL di 11 pelabuhan perikanan di Jawa Tengah.
Terkait peran pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan awak kapal perikanan yang
dalam UU Cipta Kerja telah dihapuskan denda pelanggaran oleh pengusaha, Provinsi Daerah
Sulawesi Utara telah membentuk Forum Daerah Perlindungan Awak Kapal Perikanan melalui SK
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 117 Tahun 2020.
Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sulawesi Utara, Elric Takanasanakeng mengatakan, forum tersebut merupakan wadah kolaborasi
antara instansi terkait di sektor Ketenagakerjaan, Kelautan dan Perikanan, serta Perhubungan
untuk memastikan kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), PKL, dan akomodasi di
atas kapal melalui kegiatan inspeksi bersama.
Dosen Hukum Perburuhan Universitas Airlangga, Hadi Subhan menjelaskan, filosofi dari upah
minimum adalah proteksi hak pekerja, jaringan pengaman sosial, dan produktivitas. Mendorong
upah minimum artinya mendorong perlindungan hak asasi pekerja di sektor perikanan dengan
cara adanya penetapan upah berbasis sektor perikanan.
Sedangkan Albert Bonasahat dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) menjelaskan, upah
minimum untuk awak kapal perikanan juga diterapkan di negara lain seperti Thailand. "Untuk itu
penting bagi pemerintah Indonesia mulai memikirkan penetapan upah sektoral bagi awak kapal
perikanan sebagai bagian dari perlindungan," kata Albert.
"Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, kami berharap ada kepastian hukum dan implementasi
perbaikan kesejahteraan awak kapal perikanan dan nelayan buruh, yang dimulai dari upah yang
layak," tambah Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono.
30
