Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021
P. 36
SPSI NTB MINTA BSU BPJAMSOSTEK TETAP DILANJUTKAN
Mataram - Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Nusa Tenggara Barat meminta
pemerintah melanjutkan program bantuan subsidi upah (BSU) karena sangat membantu
perekonomian pekerja peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagkerjaan atau
BPJAMSOSTEK yang terdampak pandemi COVID-19.
"Itu permintaan teman-teman buruh di bawah," kata Ketua Federasi SPSI NTB Yustinus Habur,
dalam pertemuan dengan Kepala BPJAMSOSTEK Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat, di
Mataram, Rabu.
Menurut dia, program BSU yang sudah berjalan sejak 2020 sangat dirasakan manfaatnya oleh
para pekerja yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.
Oleh sebab itu, SPSI NTB sangat berharap agar program tersebut bisa dilanjutkan dalam rangka
menjaga ketahanan daya beli buruh dan untuk mencegah semakin tingginya angka kemiskinan
di NTB di masa pandemi.
"BSU bisa untuk mencegah kemiskinan baru di NTB, dan untuk menjaga daya beli kaum buruh,"
ujar Yustinus.
Kepala BPJAMSOSTEK Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat mendukung aspirasi kaum buruh
agar BSU dilanjutkan karena kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir.
Ia menambahkan pihaknya juga sudah siap untuk membantu pemerintah dalam hal penyiapan
data para pekerja yang akan menjadi sasaran penerima bantuan.
Pada 2020, BPJAMSOSTEK Cabang NTB mengirimkan data pekerja yang masih aktif menjadi
peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 58.000 orang. Data tersebut dikirim
ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
"Sampai saat ini, kami belum memperoleh informasi dari kuasa pengguna anggaran dalam hal
ini Kemenaker, berapa banyak realisasi transfer ke rekening pekerja. Mudahan dalam waktu
dekat, kami sudah dapat infonya," ujar Adventus.
Dalam pertemuan tersebut, Adventus juga menyampaikan tentang proses hukum yang dilakukan
Kejaksaan Agung terkait dugaan penyalahgunaan dana di BPJAMSOSTEK.
Pada prinsipnya, kata dia, keluarga besar BPJAMSOSTEK tetap mengedepankan asas praduga
tak bersalah dan mempercayakan kepada Kejaksaan Agung bahwa apa pun hasilnya itu adalah
yang terbaik.
"Kami juga memastikan bahwa dana amanah para pekerja tetap aman. Bahkan, BPJAMSOSTEK
telah membayar klaim pekerja sebesar Rp30 triliun selama masa pandemi," katanya.
35
