Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 FEBRUARI 2021

Diskusi dimaksudkan mengangkat peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
memberikan keadilan dan perlindungan awak kapal perikanan dengan memberikan kepastian
upah minimum.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kepastian Upah Minimum Awak Kapal
Perikanan perlu mengikuti ketentuan yang ada baik yang bersifat umum dari sisi ketenagakerjaan
maupun yang bersifat khusus yang diatur secara teknis.

"Taopi tetap dengan tetap memperhatikan relevansi ketentuan terhadap implementasi di
lapangan serta dengan mempertimbangkan kelangsungan bekerja dan keberlanjutan usaha,"
kata Ida Fauziyah dalam sambutannya.

Sejalan dengan kebijakan tentang pengupahan dan memastikan kepatuhan dari pemberi kerja,
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan instrumen kontrol yang digunakan adalah
melalui penerapan perjanjian kerja laut sebagai salah satu syarat dalam penerbitan izin berlayar
bagi setiap kapal yang akan melakukan penangkapan ikan." Fendiawan Tiskiantoro selaku Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Jawa Tengah, juga mendorong penerapan
Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagai upaya perlindungan awak kapal perikanan dengan
mensosialisasikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan PKL di 11 pelabuhan
perikanan di Jawa Tengah.

Terkait peran pemerintah daerah dalam memastikan perlindungan awak kapal perikanan yang
dalam UU Cipta Kerja telah dihapuskan denda pelanggaran oleh pengusaha, Provinsi Daerah
Sulawesi Utara telah membentuk Forum Daerah Perlindungan Awak Kapal Perikanan melalui SK
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 117 Tahun 2020.

Elric Takanasanakeng selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, forum tersebut merupakan wadah kolaborasi
antara instansi terkait di sektor Ketenagakerjaan, Kelautan dan Perikanan, serta Perhubungan
untuk memastikan kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), PKL, dan akomodasi di
atas kapal melalui kegiatan inspeksi bersama.
Dosen Hukum Perburuhan Universitas Airlangga, Hadi Subhan menjelaskan bahwa filosofi dari
upah minimum adalah proteksi hak pekerja, jaringan pengaman sosial, dan produktivitas.

Mendorong upah minimum artinya mendorong perlindungan hak asasi pekerja di sektor
perikanan dengan cara adanya penetapan upah berbasis sektor perikanan.

Sedangkan Albert Bonasahat dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) menjelaskan bahwa upah
minimum untuk awak kapal perikanan juga diterapkan di negara lain seperti Thailand. Untuk itu
penting bagi pemerintah Indonesia mulai memikirkan penetapan upah sektoral bagi awak kapal
perikanan sebagai bagian dari perlindungan.

Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono, menambahkan berlakunya UU Cipta Kerja No. 11
tahun 2020, kami berharap ada kepastian hukum dan implementasi perbaikan kesejahteraan
awak kapal perikanan dan nelayan buruh, yang dimulai dari upah yang layak.

SAFE Seas Project yang didukung oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (USDOL)
berupaya untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan untuk mendorong rantai pasokan yang adil dan transparan dalam
industri perikanan di antara sektor swasta dan pemerintah.

SAFE Seas Project bekerjasama dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia sebagai
mitra pelaksana.

39