Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

19. Tidak ada cara lain untuk menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja selain mendorong
masuknya investasi.
Hingga semester 1-2020, realisasi investasi mencapai Rp 402,6 triliun, atau 49,3% dari target
penyesuaian 2020 sebesar Rp 817,2 triliun, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 566.194
pekerja. Pada periode ini realisasi penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment
(FDI) menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga terjadi pergeseran komposisi. Penanaman
modal dalam negeri (PMDN) memberikan kontribusi lebih dari setengahnya, dengan nilai Rp
207,0 triliun (51,4%), sedangkan PMA sebesar Rp 195,6 triliun (48,6%).

Komponen investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memberikan kontribusi
sebesar 30,61% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada triwulan 11-2020,
sedangkan konsumsi dalam negeri menyumbang 57,85%. Investasi memiliki kaitan erat dengan
konsumsi. Investasi yang masuk akan menjamin kepastian pendapatan masyarakat sehingga
memiliki daya beli. Dengan mendorong peningkatan investasi sebesar 6,6-7% untuk membangun
usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting, diperkirakan dapat mendorong peningkatan
konsumsi di kisaran 5,4^5,6%.
UU Ciptaker juga diharapkan dapat mendukung program pemberdayaan UMKM agar
kontribusinya meningkat terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi
terhadap PDB menjadi 5,5%. UU Ciptaker juga beipotensi meningkatkan daya saing Indonesia.
Di kawasan Asean, peringkat daya saing Indonesia di urutan ke-14 dengan skor 64,6 di bawah
Singapura di urutan pertama (84,8), Malaysia di urutan ke-2 (74,6), dan Thailand (68,1).
Kemudahan melakukan usaha atau ease ofdoitig business (EoDB) Indonesia juga berpotensi
lebih baik dari posisi saat ini di urutan 73.

UU Ciptaker dibutuhkan sebagai antisipasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Berbagai
lembaga multilateral telah memprediksi Indonesia bakal memasuki fase pemulihan ekonomi pada
2021 dan 2022. Kurun waktu tersebut penting bagi pemerintah memiliki aturan yang
mempercepat berbagai proses birokrasi untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan
kerja. Jika baru dipersiapkan setelah pemulihan ekonomi selesai, Indonesia tak bisa mengejar
pertumbuhan ekonomi negara-negara lain.

Namun demikian, efektivitas UU Ciptaker untuk mendongkrak investasi tidak akan terjadi apabila
pandemi Covid-19 masih belum bisa diatasi di Indonesia. Banyak pemodal akan menahan
investasinya jika kasus positif Covid-19 terus meningkat dan belum mencapai puncaknya di
Indonesia. Rendahnya daya beli masyarakat Indonesia juga akan memengaruhi keputus-an
investor. Imbasnya, kemuda-han perizinan yang diatur dalam beleid tersebut tak akan banyak
dimanfaatkan dan penciptaan lapangan kerja tak akan bertambah signifikan.

Di sisi lain, tidak ada jaminan UU Ciptaker akan langsung memperbaiki iklim investasi di Tanah
Air. Sebab, masih dibutuhkan banyak aturan turunan agar beleid tersebut bisa cepat
diimplementasikan. Selain itu, keputusan DPR yang terkesan terburu-buru mengesahkan UU
Ciptaker menimbulkan kegaduhan dari berbagai elemen buruh sehingga membuat investor akan
sangat berhati-hati.

Regulasi tersebut berfungsi untuk mengurangi hambatan seseorang ketika akan berinvestasi,
misalnya terkait perizinan, lahan, dan ketenagakerjaan. Namun demikian belum menghilangkan
hambatan seperti permasalahan inkonsistensi kebijakan pemerintah dan kurangnya koordinasi
pusat dan daerah. Kebijakan pemerintah yang kerap tidak konsisten, lemahnya koordinasi
antarkementerian serta antara pusat dan daerah akan menjadi penghambat masuknya investasi.
Namun demikian, efektivitas UU Ciptaker untuk mendongkrak investasi tidak akan terjadi apabila
pandemi Covid-19 masih belum bisa diatasi di Indonesia.

99