Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 17
Judul Simpang Siur Omnibus Law
Nama Media Koran Tempo
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg18
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-10-09 06:19:00
Ukuran 188x64mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 40.532.800
News Value Rp 121.598.400
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Gejolak menolak Undang-Undang Cipta Kerja muncul di mana-mana. Upaya pemerintah
menjelaskan pentingnya undang-undang sapu jagat tersebut tak mampu meredam gelombang
protes. Alih-alih paham, publik malah makin dibuat bingung oleh konferensi pers pemerintah
yang melibatkan hingga 12 menteri, dua hari lalu.
Di satu sisi, dari draf UU Cipta Kerja yang beredar, publik tahu bahwa ada : perubahan signifikan
pada sejumlah aturan, dan perubahan itu merugikan. Tapi, dalam,penjelasannya. pemerintah
membantah. Pemerintah menyebarkan infografis dan meme dengan narasi UU Cipta Kerja bagus
untuk pembangunan ekonomi.
SIMPANG SIUR OMNIBUS LAW
Gejolak menolak Undang-Undang Cipta Kerja muncul di mana-mana. Upaya pemerintah
menjelaskan pentingnya undang-undang sapu jagat tersebut tak mampu meredam gelombang
protes. Alih-alih paham, publik malah makin dibuat bingung oleh konferensi pers pemerintah
yang melibatkan hingga 12 menteri, dua hari lalu.
Di satu sisi, dari draf UU Cipta Kerja yang beredar, publik tahu bahwa ada : perubahan signifikan
pada sejumlah aturan, dan perubahan itu merugikan. Tapi, dalam,penjelasannya. pemerintah
membantah. Pemerintah menyebarkan infografis dan meme dengan narasi UU Cipta Kerja bagus
untuk pembangunan ekonomi.
Contohnya, soal pesangon. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan informasi
soal pengurangan nilai pesangon buruh yang terkena pemutusan hubungan * kerja 'dari 32 kali
upah menjadi -25 kali upah adalah hoaks. Alasannya, penghitungan itu didasarkan pada draf
RUU Cipta Kerja lama yang belum dibahas. Apakah itu berarti pesangon tetap 32 kali upah?
Pemerintah tidak menegaskan itu.
Lalu, di media sosial, para pendukung pemerintah menuding mereka yang menolak UU Cipta
Kerja ngawur karena bereaksi sebelum membaca versi final undang-undang. Eh, kemarin,
anggota Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo, mengatakan naskah final tersebut belum ada.
16
