Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 22
Judul Dikasih Nomor Nggak Ya..
Nama Media Indopos
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis Cok
Tanggal 2020-10-09 06:02:00
Ukuran 344x261mmk
Warna Warna
AD Value Rp 209.496.000
News Value Rp 2.094.960.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Soekamto (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jambi) Jangan mudah
terprovokasi, ada baiknya diteliti terlebih dahulu substansi dari UU Cipta Kerja tersebut dan
menginventarisasi mana substansi yang merugikan buruh dan masyarakat
neutral - Soekamto (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jambi) Sampai saat ini MK
merupakan mahkamah yang sangat dipercaya, dulu sudah pernah Undang Undang
Ketenagakerjaan digugat dan undang undang tersebut dibatalkan
neutral - Soekamto (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jambi) Saya rasa mengajukan ke
MK akan lebih efektif dan efisien
positive - Yose Rizal Damuri (Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International
Studies (CSIS)) katanya. Dia menambahkan kelompok penolak juga bisa mengawal implementasi
UU Cipta Kerja agar berjalan sesuai cita-cita pembentukan aturan yaitu menyediakan lapangan
kerja, bukan sekadar menghadirkan investasi. Selain itu kelompok penolak harus ikut
memastikan investasi yang masuk ke Indonesia berkategori padat karya dan menciptakan
lapangan kerja, bukan investasi yang justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat dan
lingkungan.
neutral - Yose Rizal Damuri (Pimpinan DPR) kata Baidowi atau Awiek kepada para wartawan di
Jakarta, Kamis. Dia tidak menjawab terkait darf final RUU Ciptaker yang disetujui Rapat
Paripurna DPR dan menyarankan agar ditanyakan kepada Pimpinan DPR RI. Selain itu dia
menjelaskan, terkait isu citra final RUU yang harus diserahkan kepada anggota DPR sebelum
Rapat Paripurna berlangsung. Menurut dia, yang wajib dibagikan sesuai tata tertib DPR adalah
pidato Pimpinan DPR pada pembukaan dan penutupan masa sidang sesuai Pasal 253 ayat 5
Tatib DPR.
neutral - Yose Rizal Damuri (Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International
Studies (CSIS)) Bukan (draf final), apalagi versinya beda-beda, kata Baidowi atau Awiek kepada
para wartawan di Jakarta, Kamis. Dia tidak menjawab terkait darf final RUU Ciptaker yang
disetujui Rapat Paripurna DPR dan menyarankan agar ditanyakan kepada Pimpinan DPR RI.
Selain itu dia menjelaskan, terkait isu citra final RUU yang harus diserahkan kepada anggota DPR
sebelum Rapat Paripurna berlangsung. Menurut dia, yang wajib dibagikan sesuai tata tertib DPR
adalah pidato Pimpinan DPR pada pembukaan dan penutupan masa sidang sesuai Pasal 253 ayat
21