Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

yang dirugikan dengan adanya UU tersebut. Menurut Prof Soekamto/ saat ini sangat riskan jika
melakukan aksi demonstrasi, mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19.
Jika masyarakat dan sekelompok organisasi merasa UU tersebut merugikan dan tidak berpihak
pada kaum buruh dan masyarakat, baiknya diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Soekamto menjelaskan jika telah diteliti substansi dan diinventarisasi Uu tersebut ada substansi
yang merugikan buruh dan tidak berpihak kepada masyarakat, baiknya disusun dalam bentuk
laporan dan dilaporkan ke MK.

Tindakan tersebut akan lebih elegan dilaksanakan ketimbang melakukan aksi demonstrasi di
tengah pandemi COVID-19 saat ini. "Sampai saat ini MK merupakan mahkamah yang sangat
dipercaya, dulu sudah pernah Undang Undang Ketenagakerjaan digugat dan undang undang
tersebut dibatalkan," kata Soekamto.

Selain itu, jika disusun laporan dan dilaporkan ke MK maka akan lebih efektif dan efisien untuk
menyuarakan hak-hak buruh dan masyarakat yang dirugikan dengan adanya Undang Undang
Cipta Kerja tersebut.

Dia mengingatkan adanya kemungkinan aksi demonstrasi ditunggangi oknum yang ingin
mengambii keuntungan dari' aksi-aksi yang dilakukan di beberapa daerah, khususnya di Jambi.
"Saya rasa mengajukan ke MK akan lebih efektif dan efisien," kata Prof Soekamto. *

Kemudahan Investasi
Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal
Damuri mengatakan UU Cipta Kerja dapat bermanfaat untuk mengatasi kendala para investor
untuk masuk ke Indonesia.

' 'lni akan bermanfaat sekali terhadap peningkatan daya tarik Indonesia terhadap investasi, baik
itu dari dalam negeri atau luar.negeri," kata Yose dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan selama ini masih banyak aturan tumpang tindih yang menghambat birokrasi
dalam proses perizinan usaha, bahkan peraturan daerah (perda) terkadang tidak sejalan dengan
regulasi pemerintah pusat.

Karena itu, menurut Yose, manfaat regulasi ini adalah memberikan kemudahan usaha yang
dalam jangka menengah panjang dapat meningkatkan gairah inVestasi dan pertumbuhan
ekonomi. "Di dalam Omni-bus Law itu diberikan semacam legal basis untuk memperbaiki aturan
di daerah. Begitu juga misalnya masalah perizinan atau juga masalah limitasi yang selama ini
ada untuk investasi. Sebelumnya banyak sekali di undang-undang itu pembatasan-pembatasan
untuk investasi," katanya.

Yose menyadari masih banyak kelompok yang menolak UU Cipta Kerja karena masih ada poin-
poin yang menimbulkan pertanyaan. Untuk itu fokus selanjutnya adalah mengawal proses
penyusunan Peraturan Pemerintah (Pp) agar sejalan dengan kepentingan UU tersebut.

"Dari UU tentu setelah itu peraturan pemerintah, kemudian masuk lagi ke peraturan di tingkat
kementerian. Lalu masuk ke peraturan daerah. Nah, ini yang harus sinkron. Jangan di atas sudah
baik, bawahnya tidak sinkron," katanya.

Dia menambahkan kelompok penolak juga bisa mengawal implementasi UU Cipta Kerja agar
berjalan sesuai cita-cita pembentukan aturan yaitu menyediakan lapangan kerja, bukan sekadar
menghadirkan investasi.

24