Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Selain itu kelompok penolak harus ikut memastikan investasi yang masuk ke Indonesia
berkategori padat karya dan menciptakan lapangan kerja, bukan investasi yang justru
menimbulkari persoalan bagi masyarakat dan lingkungan.

"Jadi, perlu diingat juga bahwa UU ini bukan tentang investasi, tetapi UU Cipta. Kerja. Artinya
penciptaan lapangan kerja," katanya.

Secara keseluruhan, Yose mengharapkan regulasi ini tidak bernasib seperti UU Ketenagakerjaan
yang justru menciptakan disinsentif bagi dunia usaha untuk masuk ke sektor yang padat karya.
"Tahun 2003 bertepatan dengan implementasi UU Ketenagakerjaan dan bom komoditas, tapi
lapangan kerja di industri manufaktur hanya kurang dari lima ribu orang per tahun," katanya.

Bukan Draf Final

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengklarifikasi terkait banyak
beredarnya draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang bgredar di
masyarakat, bukan merupakan draf final. "Bukan (draf final), apalagi versinya beda-beda," kata
Baidowi atau Awiek kepada para wartawan di Jakarta, Kamis.

Dia tidak menjawab terkait darf final RUU Ciptaker yang disetujui Rapat Paripurna DPR dan
menyarankan agar ditanyakan kepada Pimpinan DPR RI. Selain itu dia menjelaskan, terkait isu
citra final RUU yang harus diserahkan kepada anggota DPR sebelum Rapat Paripurna
berlangsung.

Menurut dia, yang wajib dibagikan sesuai tata tertib DPR adalah pidato Pimpinan DPR pada
pembukaa n dan penutupan masa sidang sesuai Pasal 253 ayat 5 Tatib DPR."Yang wajib
dibagikan sesuai Tatib DPR adalah Pimpinan DPR pada pembukaan dan penutupan masa sidang
sesuai Pasal 253 ayat 5 Tatib DPR, serta bahan rapat kerja dengan pemerintah dan pakar sesuai
Pasal 286," ujarnya.

Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo mengaku sedih dengan beredarnya isi draf RUU Cipta Kerja
yang belum final dan sudah tersebar di media sosial sebelum disahkan oleh pemerintah dan DPR
sehingga membuat masyarakat salah mengartikan isi UU tersebut.

Karena menurut dia, draf yang tersebar itu merupakan konsekuensi daripada pembahasan RUU
Ciptaker yang dibahas secara transparan, dan siapapun semua bisa mengikuti melalui zoom dan
kemudian itu disiarkan secara langsung oleh tv parlemen dan itu dikutip oleh tv lainnya."Artinya,
bahwa memang draft ini dibahas tidak sekaligus final itu masih ada proses-proses yang memang
secara tahap bertahap itu kan ada penyempurnaan. Oleh karena itu, kalau ada pihak-pihak
menyampaikan melalui pandangan lama pastinya akan beda dengan yang final," kata Firman.

Dia melihat saat ini beredar juga baik dari medsos kemudian melalui viral-viral justru
memprovokasi, baik itu dari buruh maupun masyarakat. dan mahasiswa karena kurang
akuratnya data dan informasi yang diperoleh.
Menaker Bantah

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) IdaFauziyah membantah bahwa Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja menghilangkan hak cuti pekerja seperti cuti haid dan melahirkan.

Ida Fauziyah dalam sosialisasi UU Cipta Kerja yang dipantau via virtual dari Jakarta pada Kamis,
menegaskan bahwa waktu istirahat dan cuti itu tetap diatur seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. "Memang tidak diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya kalau
tidak dihapus berarti undang-undang yang lama tetap eksis, namun undang-undang ini
memerintahkan untuk pengaturan lebih detailnya di peraturan pemerintah (PP)," kata Ida

25