Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Halte busway pun tak luput dari sasaran pembakaran. Termasuk mobil polisi. Polda Metro Jaya
telah mengamankan hampir seribu perusuh yang diduga terlibat dalam bentrokan dengan
petugas kepolisian dan perusakan sejumlah fasilitas umum di Jakarta.

Tidak hanya di Jakarta. Di sejumlah daerah juga menggelar aksi serupa. Di Kota Malang, Jawa
Timur, ribuan orang yang merupakan perwakilan mahasiswa dan buruh di wilayah Malang Raya
berkumpul di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Unjuk rasa awalnya
berlangsung damai. Namun, beberapa saat kemudian terjadi kericuhan. Pengunjuk rasa sempat
melemparkan batu, dan menyalakan api, dan petasan. Petugas kepolisian kemudian
mengerahkan kendaraan water canon, dan menembakkan gas air mata.

Di Jogja aksi unjuk rasa eno-lak Undang-Undang Cipta Kerja oleh berbagai elemen buruh,
mahasiswa, serta pelajar di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta juga ricuh.

Aksi yang dimulai sekitar pukul -11,00 WIB itu gwalnya berlangsung damai dengan orasi secara
bergantian berisi tuntutan penolakan UU Cipta Kerja. Namun demikian, saat gelombang massa
semakin bertambah, kerusuhan tak bisa terhindarkan. Sejumlah lemparan batu dan botol air
minum beterbangan di depan Gedung DPRD DIY yang berlokasi di Jalan Malioborc itu.

Pelemparan batu melebar hingga di sekitar area gedung DPRD DIY hingga mengenai sejumlah
bangunan. Polisi yang membuat barikade tak mampu menahan gelombang massa sehingga
menggerakkan mobil water canon. Polisi juga menembakkan gas air mata ke arah massa aksi.

Aksi di Kendari, Sulawesi Tenggara, juga ricuh. Pihak kepolisian yang mengamankan Kantor
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) memukul mundur. Massa
gabungan dari berbagai lembaga organisasi dan universitas di Kota Kendari dipukul mundur
karena melempari Kanloi/DPRD dengan menggunakan batu dan kayu. Polisi terus memukul
mundur massa dengan menggunakan tembakan gas air mata dan tembakan water canon ke
arah massa. Meskipun masa pengunjuk rasa ditembaki gas air mata dan water canon, para
demonstran tidak gentar bahkan terUs berbalik melempar dengan menggunakan batu ke arah
kepolisian.
RUU Cipta Kerja disahkan DPR pada Senin (5/10) lalu.Setelah UU dibahas, tahapan selanjutnya
pengesahan dan pengundangan. Pengesahan itu tanda tangan Presiden dan pengundangan itu
pemberian nomor.' Presiden pirnya waktu tiga puluh hari. Namun demikian, UU yang tidak
ditandatangani Presiden juga tetap akan diundangkan. Tidak ada pengaruhnya terhadap batal
atau tidaknya suatu Undang-Undang. Kecuali jika Presiden mengeluarkan Perppu (Peraturan
Permerintah Pengganti Undang-Undang). Wewenang khusus Presiden berdasarkan Pasal 22
Konstitusi, Tapi, Perppu juga bukan membatalkan, tapi membuat materi muatan UU baru dalam
bentuk Perppu menggunakan kekuasaan Presiden untuk mengeluarkan Perppu. Syaratnya, ada
hal ihwal kegentingan memaksa. Apakah demo menolak UU Cipta Kerja kondisi abnormal dengan
alasan kegentingan memaksa?
Jangan Terprovokasi

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jambi Soekamto mengimbau masyarakat tidak mudah
terprovokasi pihak-pihak tertentu terkait Undang Undang tentang Cipta Kerja Ada baiknya
masyarakat . terlebih dahulu membaca, meneliti dan memahami substansi undang undang.

"Jangan mudah terprovokasi, ada baiknya diteliti terlebih dahulu substansi dari UU Cipta Kerja
tersebut dan menginventarisasi mana substansi yang merugikan buruh dan masyarakat," kata
Prof Soekamto di Jambi, Kamis.

Jika masyarakat sudah meneliti dan memperhatikan substansi dari UU itu maka masyarakat baru
dapat menelaah mana substansi yang merugikan buruh dan masyarakat atau sekelompok orang

23