Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 194
Ringkasan
Revisi aturan mengenai tenaga alih daya ( outsourcing ) dan pekerja dengan perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT) yang termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja dipandang bisa
membawa iklim usaha yang lebih baik. Namun hal ini perlu disertai dengan sejumlah catatan,
terutama dalam hal pengawasan.
MENGUKUR UNTUNG RUGI SKEMA OUTSOURCING DAN KONTRAK DI UU CIPTA
KERJA
JAKARTA -- Revisi aturan mengenai tenaga alih daya ( outsourcing ) dan pekerja dengan
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja
dipandang bisa membawa iklim usaha yang lebih baik.
Namun hal ini perlu disertai dengan sejumlah catatan, terutama dalam hal pengawasan.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 59 menyebutkan
PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu paling lama 3 tahun.
Selain itu, perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat
diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling
lama 1 tahun.
Sementara itu, UU Cipta Kerja tak lagi secara gamblang menyebutkan jangka waktu tersebut.
Dalam ayat 4 asal 59 yang telah direvisi, ketentuan mengenai jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Aturan ini sempat menimbulkan tafsir bahwa pemberi kerja akan leluasa mengontrak pekerja
tanpa ada kepastian pengangkatan sebagai pekerja tetap.
Lebih lanjut, UU Cipta Kerja turut merevisi ketentuan mengenai penggunaan tenaga alih daya.
Berbeda dengan aturan pendahulu yang secara terperinci menjelaskan jenis pekerjaan yang bisa
dialihdayakan, UU Cipta Kerja menghapus ketentuan dalam pasal 64 dan 65 dan tak lagi
membatasi jenis bisnis dengan skema ini.
Dengan kata lain, pemakaian tenaga alih daya pun bisa diperluas jenis pekerjaannya.
Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) Mira Sonia mengatakan mulai banyak
perusahaan di Tanah Air yang telah mengalihkan rekrutmen untuk posisi dengan keterampilan
khusus seperti ahli teknologi informasi dan staf akuntan ke perusahaan mancadaya.
Hal ini disebutnya turut mendorong bermunculannya perusahaan penyedia tenaga alih daya
khusus untuk pekerjaan tersebut.
Tak dibatasinya jenis pekerjaan yang bisa diserahkan ke perusahaan lain ini pun dinilai Mira bisa
membawa keuntungan tersendiri bagi perusahaan.
Meski penggunaan tenaga alih daya cenderung lebih mahal, Mira mengatakan perusahaan tak
perlu lagi dipusingkan dengan upaya peningkatan kompetensi yang mungkin bisa beragam
jenisnya dalam satu perusahaan.
"Pada akhirnya perusahaan alih daya akan kian bervariasi dan perusahaan pengguna tidak perlu
bingung atau membuat kompetensi sendiri, misalnya untuk posisi sales motoris, perusahaan
193
