Page 308 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

TANPA UU CIPTAKER, MENAKER CEMASKAN MINIM LAPANGAN KERJA HINGGA
MIDDLE INCOME TRAP
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, bahwa pengesahan UU Cipta
Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law dilakukan sebagai cara agar pertumbuhan ekomomi
Indonesia tidak stuck. Dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon yang cepat dan
tepat di tengah pandemi Covid-19 yang penuh dengan ketidakpastian.

Sambung Ida, tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. "Dengan RUU
Ciptaker, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan
mencapai 5,7-6,0%," ucap Menaker Ida Fauziyah dalam Sosialisasi Tentang RUU Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

( ) Lebih lanjut Ia menerangkan, perubahan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang
pertama adalah dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak. Dengan Ciptaker,
diharapkan penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 juta sampai 3 juta per tahun, meningkat
dari saat ini yang hanya 2 juta per tahun.

"Ini untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak atau belum bekerja, yang terdiri dari 7,05
juta pengangguran dan 2,24 juta angkatan kerja baru," paparnya.

Dia menyampaikan, RUU Ciptaker ini juga akan meningkatkan kompetensi pencari kerja dan
kesejahteraan pekerja. Selain itu, juga dengan peningkatan produktivitas pekerja yang
berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. "Produktivitas Indonesia
itu di kisaran 74,4%, masih berada di bawah rata-rata ASEAN 78,2%. Diharapkan juga akan ada
peningkatan investasi sebesar 6,6% hingga 7,0%," imbuhnya.

( ) Peningkatan investasi adalah untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha
eksisting. Pada akhirnya, bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan
kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi hingga 5,4 - 5,6%.
"Juga pemberdayaan UMKM dan koperasi, yang mendukung kontribusi UMKM terhadap PDB
menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%," terangnya.

Ida juga mengatakan, ada beberapa hal-hal yang dikhawatirkan terjadi jika RUU ini tidak segera
dilakukan. "Tentunya lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, daya
saing pencari kerja relatif lebih rendah daripada negara lain. Juga jumlah penduduk yang belum
dan tidak bekerja akan semakin tinggi, ditambah Indonesia akan terjebak dalam middle income
trap," pungkasnya.

(akr).

307