Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 312
Dalam penolakannya, buruh meminta pula untuk dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang (Perppu). UU Cipta Kerja dianggap tak memperhatikan kepentingan pekerja tapi
pemodal.
"Suratnya sudah diteken, kita kirimkan ke Jakarta," kata Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat
berbicara di hadapan ribuan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate.
Sebelumnya, Emil menerima perwakilan buruh di Aula Barat. Dia didampingi Kapolda Jabar Irjen
Pol Rudy Sufahriadi dan Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto. Sejumlah
alasan penolakan dilontarkan buruh.
Para buruh itu berasal dari kawasan Bandung Raya. Mereka datang secara bergelombang sejak
pagi. Orasi yang berisi penolakan UU Cipta Kerja dan juga makian terhadap DPR yang
mengesahkannya banyak dilontarkan.
Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh, Roy Jinto memaparkan sejumlah keberatan di
antaranya persoalan peraturan outsourcing, upah minimum, ketentuan pesangon, hak cuti yang
dinilai lebih banyak merugikan karena minim perlindungan.
Kemudian praktik latihan kerja di tempat kerja. Ketentuan itu seolah menghadirkan kegiatan
berlatih, tapi malah menghasilkan produksi. Mereka pun tak mendapat upah tapi sekadar uang
saku sehingga tak sesuai prinsip ketenagakerjaan.
"Untuk itu, kami meminta untuk mengeluarkan Perppu," katanya. Omnibus Law Cipta Kerja harus
dibatalkan," tandas Roy Jinto.
Sedangkan RK menyatakan dapat memahami keberatan buruh atas UU Cipta Kerja. Untuk itu,
pihaknya mengakomodir keinginan buruh supaya sikap penolakan itu dilayangkan ke pemerintah
pusat.
Terlebih, penyusunan UU tersebut seperti disampaikan dalam pertemuan itu tak melibatkan
aspirasi buruh. "Saya rasakan juga terlalu cepat, UU begitu kompleks tapi waktunya seperti
dikebut apalagi di situasi pandemi sehingga jadi pertanyaan," katanya.
311
