Page 457 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 457

FADLI ZON CETUS: UU CIPTA KERJA CONTOH BURUK DEMOKRASI INDONESIA!

              Anggota Komisi I DPR,  Fadli Zon  merasa tak sependapat dengan disahkannya UU  Cipta Kerja
              . Menurutnya, undang-undang ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.
              Fraksi  Gerindra  , tempat Fadli Zon beranung sendiri menerima undang-undang itu berlaku. Ada
              beberapa alasan yang dikemukanan.

              Pertama,  yakni omnibus law telah membuat parlemen kurang berdaya. Karena banyaknya pasal
              yang diubah dan menyatukan puluhan UU dalam satu UU dalam waktu yang singkat, membuat
              UU tersebut lebih dominan diisi oleh kepentingan pemerintah.

              "Bayangkan, undang-undang ini mengubah 1.203 pasal dari 79 undang-undang yang berbeda-
              beda. Bagaimana parlemen bisa melakukan kajian dan sinkronisasi pasal sekolosal itu dalam
              tempo  singkat?  Sangat  sulit.  Sehingga,  yang  kemudian  terjadi  parlemen  menyesuaikan  diri
              dengan keinginan pemerintah," kata Fadli, Rabu (7/10/2020).

              Kedua,  Wakil Ketua DPR 2014-2019 itu menyebut omnibus law telah mengabaikan partisipasi
              masyarakat.  Membahas  seluruh  materi  dalam  UU  Ciptaker  dalam  waktu  yang  singkat  dirasa
              mustahil dilakukan, apalagi di tengah berbagai keterbatasan dan pembatasan semasa pandemi
              ini.

              "  Ketiga  , omnibus law ini bisa memancing instabilitas. Masifnya penolakan buruh di mana-
              mana, termasuk ancaman mogok nasional, menunjukkan omnibus law ini hanya akan melahirkan
              kegaduhan  saja.  Kalau  terus  dipaksa  untuk  diterapkan,  ujungnya  sudah  pasti  hanya  akan
              merusak hubungan industrial. Artinya, baik buruh maupun pengusaha pada akhirnya bisa sama-
              sama dirugikan. Ini soal waktu saja," kata Fadli.

              Waketum  Gerindra  ini  menambahkan,  omnibus  law  ini  ditengarai  akan  memfasilitasi  kian
              masifnya  perampasan  lahan  dan  kerusakan  lingkungan.  Hal  ini  dipastikan  akan  melahirkan
              banyak gesekan di lapangan.

              "Di  sisi  lain,  apa  yang  diharapkan  dengan  keberadaan  omnibus  law  ini,  menurut  saya,  sulit
              tercapai. Beleid ini, dengan berbagai efek turunan yang telah disebutkan tadi, tak akan berhasil
              menarik investasi. Sebab, di tengah-tengah resesi, investor umumnya menginginkan kepastian
              hukum. Sementara, omnibus law ini justru telah melahirkan ketidakpastian hukum," katanya.

              Dampak dari UU Ciptaker ini adalah akan ada banyak aturan pelaksana, mulai dari peraturan
              pemerintah,  menteri,  gubernur,  hingga  peraturan  daerah  terbawah  yang  harus  diubah  dan
              disesuaikan dengan omnibus law ini.

              "Alih-alih terpikat datang, para investor akan melihat ini sebagai bentuk ketidakpastian hukum
              baru," lanjutnya.

              Saat ini, menurut Fadli, sudah bukan zamannya lagi menekan atau memangkas hak-hak buruh
              untuk menggaet investasi. Sebab, investor yang baik biasanya juga sangat memperhatikan isu
              perburuhan karena hubungan industrial yang buruk hanya akan menciptakan instabilitas dan
              investasi  tak  berkesinambungan.  Selain  isu  perburuhan  yang  bermasalah,  Fadli  juga  menilai
              omnibus law ini justru kian memundurkan komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan. Selain
              itu, meskipun pemerintah selalu mengklaim RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi
              dan debirokratisasi, Fadli memprediksi janji itu akan sulit terealisasi.

              "Jadi,  sebagian  masyarakat  sangat  pantas  kecewa  akibat pengesahan omnibus  law  kemarin.
              Pengesahan omnibus law menabrak rasa keadilan masyarakat. Ke depan, pemerintah dan DPR
              seharusnya lebih banyak mendengar suara masyarakat," ujar Fadli Zon..

                                                           456
   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462