Page 457 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 457
FADLI ZON CETUS: UU CIPTA KERJA CONTOH BURUK DEMOKRASI INDONESIA!
Anggota Komisi I DPR, Fadli Zon merasa tak sependapat dengan disahkannya UU Cipta Kerja
. Menurutnya, undang-undang ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.
Fraksi Gerindra , tempat Fadli Zon beranung sendiri menerima undang-undang itu berlaku. Ada
beberapa alasan yang dikemukanan.
Pertama, yakni omnibus law telah membuat parlemen kurang berdaya. Karena banyaknya pasal
yang diubah dan menyatukan puluhan UU dalam satu UU dalam waktu yang singkat, membuat
UU tersebut lebih dominan diisi oleh kepentingan pemerintah.
"Bayangkan, undang-undang ini mengubah 1.203 pasal dari 79 undang-undang yang berbeda-
beda. Bagaimana parlemen bisa melakukan kajian dan sinkronisasi pasal sekolosal itu dalam
tempo singkat? Sangat sulit. Sehingga, yang kemudian terjadi parlemen menyesuaikan diri
dengan keinginan pemerintah," kata Fadli, Rabu (7/10/2020).
Kedua, Wakil Ketua DPR 2014-2019 itu menyebut omnibus law telah mengabaikan partisipasi
masyarakat. Membahas seluruh materi dalam UU Ciptaker dalam waktu yang singkat dirasa
mustahil dilakukan, apalagi di tengah berbagai keterbatasan dan pembatasan semasa pandemi
ini.
" Ketiga , omnibus law ini bisa memancing instabilitas. Masifnya penolakan buruh di mana-
mana, termasuk ancaman mogok nasional, menunjukkan omnibus law ini hanya akan melahirkan
kegaduhan saja. Kalau terus dipaksa untuk diterapkan, ujungnya sudah pasti hanya akan
merusak hubungan industrial. Artinya, baik buruh maupun pengusaha pada akhirnya bisa sama-
sama dirugikan. Ini soal waktu saja," kata Fadli.
Waketum Gerindra ini menambahkan, omnibus law ini ditengarai akan memfasilitasi kian
masifnya perampasan lahan dan kerusakan lingkungan. Hal ini dipastikan akan melahirkan
banyak gesekan di lapangan.
"Di sisi lain, apa yang diharapkan dengan keberadaan omnibus law ini, menurut saya, sulit
tercapai. Beleid ini, dengan berbagai efek turunan yang telah disebutkan tadi, tak akan berhasil
menarik investasi. Sebab, di tengah-tengah resesi, investor umumnya menginginkan kepastian
hukum. Sementara, omnibus law ini justru telah melahirkan ketidakpastian hukum," katanya.
Dampak dari UU Ciptaker ini adalah akan ada banyak aturan pelaksana, mulai dari peraturan
pemerintah, menteri, gubernur, hingga peraturan daerah terbawah yang harus diubah dan
disesuaikan dengan omnibus law ini.
"Alih-alih terpikat datang, para investor akan melihat ini sebagai bentuk ketidakpastian hukum
baru," lanjutnya.
Saat ini, menurut Fadli, sudah bukan zamannya lagi menekan atau memangkas hak-hak buruh
untuk menggaet investasi. Sebab, investor yang baik biasanya juga sangat memperhatikan isu
perburuhan karena hubungan industrial yang buruk hanya akan menciptakan instabilitas dan
investasi tak berkesinambungan. Selain isu perburuhan yang bermasalah, Fadli juga menilai
omnibus law ini justru kian memundurkan komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan. Selain
itu, meskipun pemerintah selalu mengklaim RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi
dan debirokratisasi, Fadli memprediksi janji itu akan sulit terealisasi.
"Jadi, sebagian masyarakat sangat pantas kecewa akibat pengesahan omnibus law kemarin.
Pengesahan omnibus law menabrak rasa keadilan masyarakat. Ke depan, pemerintah dan DPR
seharusnya lebih banyak mendengar suara masyarakat," ujar Fadli Zon..
456
