Page 462 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 462

Ketentuan  jam  lembur  itu  lebih  lama  dibandingkan  dalam  UU  Nomor  13  Tahun  2003,  yang
              menyebut kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu.
              3.  Kontrak  seumur  hidup  dan  rentan  PHK    Dalam  UU  Cipta  Kerja,  salah  satu  poin  Pasal  61
              mengatur perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai.

              Sementara, Pasal 61A menambahkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan
              kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir.

              Dengan aturan ini, UU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa
              dalam pembuatan kesepakatan.

              Sebab, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status
              kontrak pekerja menjadi abadi.

              Bahkan, pengusaha dinilai bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.

              4. Pemotongan waktu istirahat  Pada Pasal 79 Ayat 2 poin b dikatakan waktu istirahat mingguan
              adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

              Selain itu, dalam Ayat 5, UU ini juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun. Cuti
              panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
              bersama.
              Hal tersebut jauh berbeda dari UU Ketenagakerjaan sebelumnya yang menjelaskan secara detail
              soal  cuti  atau  istirahat  panjang  bagi  pekerja  yang  telah  bekerja  selama  enam  tahun  di
              perusahaan yang sama.

              5. Mempermudah perekrutan TKA  Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing
              (TKA) merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat pekerja.

              Pasal  tersebut  akan  mengamandemen  Pasal  42  UU  Ketenagakerjaan  Tahun  2003  yang
              mewajibkan TKA mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

              Jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa
              perizinan  seperti  Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (RPTKA),  Visa  Tinggal  Terbatas
              (VITAS), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

              Pengesahan  UU  Omnibus  Law  akan  mempermudah  perizinan  TKA,  karena  perusahaan  yang
              menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja.

























                                                           461
   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467