Page 525 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia,
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Arifin Tasrif.

Para menteri itu berada di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto. Mereka menjelaskan satu per satu poin yang menyulut perdebatan. Mulai
ketenagakerjaan, amdal, pertanahan, hingga ekonomi.

Airlangga menegaskan, salah satu informasi simpang siur mengenai UU Cipta Kerja terkait
dengan ketenagakerjaan, terutama tentang upah minimum dan gaji. ''Saya tegaskan upah
minimum tidak dihapus, tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan
salary yang diterima tidak akan turun,'' ujarnya.

Menurut dia, banyak hoaks tentang poin ketenagakerjaan yang beredar di kalangan masyarakat
dan memicu perdebatan. Terkait dengan pesangon, dia menjamin tetap diatur dalam beleid
tersebut. Bahkan, ada jaminan untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Selain itu, waktu kerja dan istirahat Minggu tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku.
Sementara itu, pekerjaan dengan sifat tertentu yang membutuhkan fleksibilitas diatur dalam
pasal 77 bab ketenagakerjaan.
Pemerintah Jawab Sederet Hoax Terkait UU Cipta Kerja Kalau Tenaga Kerja Baik Tentu Industri
Akan Baik Airlangga yang juga merupakan ketua umum Partai Golkar menegaskan, pengusaha
wajib memberikan cuti, waktu istirahat, dan waktu ibadah. ''Demikian juga terkait dengan cuti-
cuti melahirkan, menyusui, haid, tetap sesuai dengan undang-undang, tidak dihapus,'' tegasnya.
Dia juga memastikan bahwa pekerja outsourcing akan mendapatkan jaminan perlindungan
upah dan kesejahteraan.

Kepastian soal upah minimum (UM) itu juga ditekankan kembali oleh Menaker Ida. Dia
mengatakan, ketentuan soal UM tetap mengacu pada UU 13/2003 dan PP 78/2015. Dalam RUU
memang terdapat penegasan variabel dan formula penghitungan upah berdasar pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. ''Formula detailnya diatur PP,'' katanya. Selain itu, ketentuan upah minimum
kota/kabupaten dipertahankan.

UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran UM. Artinya,
UM tidak bisa ditangguhkan lagi seperti yang sudah-sudah.

Di samping itu, untuk memperkuat perlindungan upah serta meningkatkan UMKM, UU Cipta Kerja
mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor usaha mikro dan kecil. ''Sekali lagi kita harus
berpikir, memberikan perlindungan itu tidak hanya kepada pekerja formal. Tapi juga harus
memastikan perlindungan bagi pekerja sektor usaha mikro dan kecil,'' paparnya.

Mengenai PHK, Ida kembali menekankan bahwa UU Cipta Kerja tetap mengatur persyaratan dan
tata cara PHK. Serikat pekerja/buruh diberi ruang untuk memperjuangkan kepentingan anggota
yang sedang dalam proses PHK. Bahkan, UU itu akan mempertegas pengaturan upah bagi
pekerja/buruh selama PHK masih diproses sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap. ''Saat PHK masih dalam proses, buruh masih mendapatkan upah. Ini ditegaskan di RUU
Cipta Kerja,'' jelasnya.

Selain itu, untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerja/buruh yang terkena PHK, UU Cipta
Kerja mengatur jaminan kehilangan pekerjaan (JHP). Manfaatnya berupa uang tunai, pelatihan
kerja, hingga terkoneksi dengan informasi ketenagakerjaan. Dengan begitu, pekerja bisa
mendapat uang saku, upskilling, dan akses lapangan kerja baru.

524