Page 530 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 530
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan pihaknya bersama
32 federasi dan konfederasi serikat pekerja yang lain masih akan melanjutkan mogok kerja
nasional di hari ketiga, Kamis (8/10/2020).
Kata dia, aksi ini dilakukan untuk mendesak agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja yang
beberapa waktu lalu sudah disahkan. Seperti diketahui, KSPI mempermasalahkan pembahasan
omnibus law yang terburu-buru dan seperti "kejar tayang".
HARI TERAKHIR, DEMO MOGOK KERJA NASIONAL DIPUSATKAN DI DAERAH
INDUSTRI
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan pihaknya bersama
32 federasi dan konfederasi serikat pekerja yang lain masih akan melanjutkan mogok kerja
nasional di hari ketiga, Kamis (8/10/2020).
Kata dia, aksi ini dilakukan untuk mendesak agar pemerintah mencabut UU Cipta Kerja yang
beberapa waktu lalu sudah disahkan. Seperti diketahui, KSPI mempermasalahkan pembahasan
omnibus law yang terburu-buru dan seperti "kejar tayang".
Di samping itu, ada berbagai permasalahan mendasar yang dinilai merugikan hak kaum buruh
dan berdampak pada kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial.
Berdasarkan catatan KSPI, aksi di hari kedua semakin membesar dengan jumlah elemen yang
ikut turun ke jalan makin bertambah. Beberapa daerah yang melakukan pergerakan besar,
antara lain terjadi di Tangerang, Jakarta, Bogor, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Bandung,
Subang, Lampung, Gresik, Surabaya, Batam, sebagainya.
"Tanggal 8 Oktober 2020 adalah hari terakhir mogok kerja nasional KSPI dan KSPSI AGN serta
32 federasi serikat pekerja, sesuai hasil kesepakatan dan instruksi organisasi yang sudah
diedarkan beberapa waktu lalu," kata Said di Jakarta, Kamis (8/10/2020).
Menurut Said, mogok kerja nasional di hari ketiga ini tetap dilakukan di kabupaten/kota masing-
masing, serta dilakukan secara damai, tertib, dan tidak anarkis.
"Masih sesuai rencana semula, lokasi aksi mogok nasional adalah di sekitar lingkungan pabrik
atau daerah sekitarnya yang ditentukan pimpinan cabang setempat," pungkasnya.
DPR RI telah meresmikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (UU) pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin. Pengesahan tersebut diwarnai
berbagai penolakan dari kaum buruh, yang menilai kehadiran aturan baru ini bakal semakin
mengecilkan posisi tenaga kerja di Tanah Air.
Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas justru menganggap, UU Cipta Kerja
dapat menghadirkan kemudahan bagi pihak pekerja maupun pemberi kerja mulai dari tingkat
UMKM hingga korporasi besar.
"itu memberi kepastian bagi kedua belah pihak, buruh dan pengusaha," kata Supratman kepada
Selasa (6/10/2020).
Bertolak belakang dengan pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja
(KSP) BUMN Achmad Yunus menilai, ada beberapa pasal di RUU Cipta Kerja yang bakal
memberatkan para buruh dan pekerja.
529
