Page 531 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 531
Ketidakjelasan ini semakin menguat lantaran kelompok serikat pekerja yang dibawahinya saat
ini belum mendapatkan lampiran sah aturan baru tersebut.
"Cluster ketenagakerjaan memberikan ketidakpastian hukum, banyak catatan dan saya tidak
hapal betul pasal-pasalnya, karena sedang tidak pegang dokumennya," ujar Yunus kepada
Secara garis besar, KSP BUMN disebutnya sepakat dengan kelompok buruh/pekerja lainnya,
bahwa UU Cipta Kerja bakal melemahkan posisi tenaga kerja, dan justru memperkuat
perusahaan pemberi kerja.
"Intinya, kami sependapat dengan organisasi yamg lain bahwa disahkannya RUU ini menjadi UU
mengkonfirmasi bahwa demokrasi kita dibangun dari, untuk dan oleh kapitalisme," tegasnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Nathan Kacaribu
menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja secara keseluruhan didominasi terkait
dengan masalah perizinan.
Dengan disahkannya Undang-Undang ini pun pemerintah telah memangkas seluruh perizinan
untuk membangun usaha.
"Nah itu sebenernya yang mendominasi Omnibus Law Cipta Kerja ini. Di mana kita
menyederhanakan proses untuk membangun usaha. Untuk memulai start up," kata dia dalam
diskusi FMB di Jakarta, Selasa (6/10/2020).
Pemerintah tak ingin, generasi milenial yang memiliki ide, menghasilkan produk dan membuat
perusahaan rintisan atau start up, dan membuka lapangan kerja baru bagi orang lain, tetapi sulit
untuk mengurusi izin.
"Ini problem pertama dari Omnibus Law Cipta Kerja ini. Bahwa memang karut marut perizinan
yang harus diluruskan, benerin," kata dia.
Kemudian di dalam UU Cipta Kerja juga memuat mengenai masalah pajak. Menurutnya masalah
pajak masoh menjadi sorotan dan paling jelek di mata EODB. Itu tidak terlepas dari sulitnya
birokrasi yang dilakukan pemerintah.
"Orang mau bayar pajak kok masih merasa sulit. Itu kan aneh persepsinya. Kita pengennya
orang-orang bayar pajak sesimpel mungkin, sepreditable mungkin. Inilah kemudian dibuat
semakin banyak kepastian dalam konteks ini, yang juga di Omnibus Law ini," jelas dia.
Dwi Aditya Putra Merdeka.com.
530
