Page 535 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 535
Dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, para menteri terkait
berkumpul di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta untuk memberikan pernyataan pers
bersama.
SAAT PEMERINTAH MEMBELA DIRI USAI UU CIPTA KERJA DISAHKAN...
JAKARTA, - Pemerintah akhirnya buka suara untuk menanggapi penolakan keras yang
disampaikan buruh , pekerja, akademisi, dan masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.
Dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, para menteri terkait
berkumpul di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta untuk memberikan pernyataan pers
bersama.
Beberapa menteri yang memberikan pernyataan pers yang menunjukkan pembelaan diri
pemerintah ialah Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziyah, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
hadir secara virtual, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Kendati demikian, di luar semua pembelaan itu, Yasonna mengakui pembahasan UU Cipta Kerja
di DPR berlangsung cepat.
Berikut pengakuan Yasonna beserta pembelaan para menteri lainnya terhadap UU Cipta Kerja:
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui bahwa proses pembahasan UU Cipta Kerja
diselesaikan dalam waktu yang singkat. RUU Cipta Kerja mulai dibahas sejak April, kemudian
diselesaikan dan disahkan pada Oktober.
Kendati demikian, Yasonna mengatakan, pembahasannya dilakukan secara terbuka.
Menurut Yasonna, publik dapat mengakses rapat pembahasan RUU Cipta Kerja melalui tayangan
streaming.
Berbagai saran dan masukan publik pun dibahas oleh DPR dan pemerintah.
"Pembahasannya sangat terbuka, walaupun relatif cepat tapi dibahas dalam panja melalui
streaming . Masukan-masukan baik dari fraksi semua dibahas," ujar Yasonna dalam konferensi
pers, Rabu (7/10/2020).
"Semua terbuka," kata dia.
Meski pemerintah dan DPR kerap menekankan soal keterbukaan, namun proses pembahasan
UU Cipta Kerja mendapat kritik dari kelompok masyarakat sipil, salah satunya akademisi.
Sebab, keterbukaan pembahasan UU Cipta Kerja tidak menjamin adanya partisipasi publik.
Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri
Nursyamsi mengatakan, ruang demokrasi yang disediakan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja
hanya formalitas.
Ia menilai pelibatan publik sangat minim. Apalagi situasi pandemi Covid-19 membuat partisipasi
masyarakat terbatas.
"Ruang-ruang yang terbuka hanya formalitas tanpa makna. Rapat-rapat yang disiarkan langsung
hanya yang bersifat pemaparan, bukan pengambilan keputusan," kata Fajri, Selasa (6/10/2020).
534
