Page 536 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 536
Adapun Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengklaim banyak pelintiran informasi di masyarakat
mengenai Undang-undang (UU) Cipta Kerja.
"Banyak distorsi informasi di masyarakat yang sesungguhnya jauh dari kenyataan," kata Ida.
Ia menyebutkan beberapa contoh disinformasi seperti persoalan perjanjian kerja waktu tertentu
( PKWT ) atau pekerja kontrak.
Ida Fauziyah mengklaim pemerintah melindungi pekerja kontrak lewat UU Cipta Kerja dengan
memberikan kompensasi di saat kontrak kerja berakhir.
Kendati demikian, ia tak menjelaskan persoalan PKWT yang memungkinkan adanya potensi
kontrak semur hidup.
Ketentuan PKWT di UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membatasi PKWT selama
tiga tahun dihapus oleh UU Cipta Kerja.
Politisi PKB itu juga mengklaim pemerintah melindungi tenaga kerja alih daya ( outsorcing )
lewat UU Cipta Kerja dengan mewajibkan perusahaan alih daya terdaftar oleh pemerintah.
Namun, Ida tidak menjelaskan diperbolehkannya outsorcing pada segala bidang kerja yang
diatur Cipta Kerja.
Banyak kalangan menganggap pasal ini merugikan hak-hak pekerja dan sangat menguntungkan
perusahaan.
Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
memotong dan menyederhanakan prosedur izin berusaha di daerah.
Menurut Tito, setelah disahkannya UU tersebut, pemerintah akan menerbitkan peraturan (PP)
yang berisi inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis usaha yang prosedurnya mesti
disederhanakan.
"Sehingga anak-anak muda kita, masyarakat kita, kelas menengah bawah terutama, mereka
mau buka warung, restoran, mau buka usaha-usaha tadi termasuk usaha kreatif itu menjadi
lebih mudah," kata Tito.
Dengan cara itu, Tito berharap bisa menampung aspirasi dari pemerintah daerah (Pemda).
Pemda diharapkan juga ikut memahami dan memiliki spirit yang sama atas lahirnya UU tentang
Cipta Kerja tersebut.
Mendagri tidak ingin anak muda yang merupakan tenaga kerja produktif terhambat saat akan
membuka usaha di berbagai bidang usaha di daerah.
"Kami masukkan dalam tim, mari kita identifikasi jenis-jenis usaha apa saja yang harus
disederhanakan dan bagaimana prosedurnya, itu norma, standar, prosedur dan kriterianya
seperti apa. Yang penting intinya adalah mempermudah." kata Tito.
.
535
