Page 538 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020

Judul PBNU: UU Ciptaker Untungkan Konglomerat
Nama Media Kedaulatan Rakyat
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis d
Tanggal 2020-10-08 09:49:00
Ukuran 296x259mmk
Warna Warna
AD Value Rp 105.672.000

News Value Rp 1.056.720.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Said Aqil Siradj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU))
Undang Undang Cipta Kerja itu jelas-jelas tidak seimbang, hanya menguntungkan satu
kelompok, konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas, menginjak kepentingan atau nasib
para buruh, para petani, rakyat kecil

neutral - Said Aqil Siradj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU)) Kita
harus punya sikap tegas, dalam hal ini mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang,
tawasuth
negative - Said Aqil Siradj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU))
Pendidikan dianggap lembaga seperti perusahaan, ini tidak benar. Kita harus melakukan judicial
review, minta ditinjau ulang, tapi dengan cara elegan, bukan cara anarkis

negative - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Salary yang diterima itu tidak akan turun.
Pernyataan ini sekaligus meluruskan banyaknya informasi miring atau hoaks yang beredar
tentang UU Ketenagakerjaan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upah tidak bisa ditangguhkan

Ringkasan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU), Prof KH Said Aqil Siradj
mengatakan, Undang Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker), tidak seimbang.

Ia menilai, yang terkandung di dalam UU tersebut hanya menguntungkan konglomerat. "Undang
Undang Cipta Kerja itu jelas-jelas tidak seimbang, hanya menguntungkan satu kelompok,
konglomerat, kapitalis, investor, tapi menindas, menginjak kepentingan atau nasib para buruh,
para petani, rakyat kecil," ujarnya saat memberikan sambuatan secara virtual dalam kegiatan
PKKMB Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Rabu (7/10).

537