Page 546 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 OKTOBER 2020
P. 546
Judul UU Cipta Kerja Dinilai Rampas Hak Rakyat
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg14
Jurnalis Dir
Tanggal 2020-10-08 09:40:00
Ukuran 81x116mmk
Warna Warna
AD Value Rp 12.636.000
News Value Rp 37.908.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Fendi (Presiden mahasiswa Universitas Samudera (Prema Unsam) Langsa) Kita sangat
menyesalkan sikap Pemerintah Republik Indonesia yang telah mengesahkan Omnibus Law RUU
Cipta Kerja menjadi UU, karena dianggap tidak memihak, bahkan telah merampas hak rakyat
negative - Fendi (Presiden mahasiswa Universitas Samudera (Prema Unsam) Langsa) Selain itu,
pada RUU Cipta Kerja yang sudah kami kaji sebelumnya, ada dimasukkan poin-poin kontroversi
Pertanahan yang berhasil kita batalkan saat aksi Reformasi Dikorupsi September 2019. Kalaulah
RUU ini disahkan, siapa aja bisa digusur untuk proyek pemerintah
negative - Fendi (Presiden mahasiswa Universitas Samudera (Prema Unsam) Langsa) Nah,
bukannya mencari solusi penyelesaian konflik lahan yang tumpang tindih, RUU ini justru
memperparah
negative - Fendi (Presiden mahasiswa Universitas Samudera (Prema Unsam) Langsa) Pangan
kita makin kritis dan makin banyak rakyat Indonesia yang terancam kelaparan. Tak menutup
kemungkinan, UU Cipta Kerja akan memperparah kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani
dan masyarakat adat
Ringkasan
Presiden mahasiswa Universitas Samudera (Prema Unsam) Langsa, Fendi, menilai pengesahan
Omnibus Law Rencana Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU telah merampas hak
rakyat.
Undang-undang tersebut disahkan pada rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,
Senin, (5/10) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama perwakilan Pemerintah Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Menurut dia, pengesahan ini sangat menciderai buruh, petani, nelayan dan rakyat Indonesia.
Padahal mahasiswa mewakili beberapa BEM dan DPM Perguruan Tinggi di Langsa sudah
melakukan unjukrasa menolak RUU HIP dan Omnibus Law di DPRK Langsa.
545
