Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021
P. 130
Ringkasan
Masyarakat berharap tidak ada lagi pejabat yang korupsi dana bantuan program
penanggulangan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
diminta turun tangan memantau program jaring pengaman sosial (JPS) di Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky
Khadafi mengatakan bantuan JPS merupakan kewajiban bagi pemerintah kepada masyarakat
yang terdampak Covid-19, sebab kondisi ekonomi dalam keadaan kesulitan akibat pandemi
Covid-19.
JPS berpotensi diselewengkan karena lemahnya pengawasan dari pemerintah. Dia
mencontohkan, program tenaga kerja mandiri (TKM) dan padat karya yang diluncurkan Menaker
Ida Fauziyah yang diklaim merupakan langkah strategis penanganan Covid-19.
PENYEBAB PROGRAM TENAGA KERJA MANDIRI TAK TEPAT SASARAN
JAKARTA -- Masyarakat berharap tidak ada lagi pejabat yang korupsi dana bantuan program
penanggulangan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
diminta turun tangan memantau program jaring pengaman sosial (JPS) di Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky
Khadafi mengatakan bantuan JPS merupakan kewajiban bagi pemerintah kepada masyarakat
yang terdampak Covid-19, sebab kondisi ekonomi dalam keadaan kesulitan akibat pandemi
Covid-19. "Tidak sedikit antara mereka yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Selain faktor karena data yang tidak akurat dalam pendistribusian bantuan tersebut, juga karena
ketidaksiapan pemerintah dalam penanganan masalah tersebut," ujarnya dalam keterangan
resmi, Rabu (30/12).
JPS berpotensi diselewengkan karena lemahnya pengawasan dari pemerintah. Dia
mencontohkan, program tenaga kerja mandiri (TKM) dan padat karya yang diluncurkan Menaker
Ida Fauziyah yang diklaim merupakan langkah strategis penanganan Covid-19.
Program JPS Kemnaker terdiri dari program TKM untuk penciptaan wirausaha dan padat karya,
yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat agar terhindar atau mengurangi dampak dari
pandemi. "TKM program untuk masyarakat yang punya usaha kecil. Sedangkan program padat
karya untuk pengangguran atau setengah pengangguran, tapi yang lebih siap yang sudah punya
usah kecil," ucapnya.
Namun, Uchok menyebut, program TKM sangat rawan diselewengkan karena syarat yang
dianggap mudah diselewengkan. Persyaratan ringan seperti cukup membentuk kelompok, ada
surat pernyataan dari desa bahwa kelompok itu benar-benar ada di desanya dan jenis usaha
tergantung kelompok dan kearifan lokal.
"Persyaratan ini rawan adanya kebocoran anggaran karena dengan persyarayan ini, terlihat
Kemnaker tidak punya data. Misalnya di desa, siapa saja yang sudah kerja, berapa angka
pengangguran, atau setengah pengangguran di desa," jelasnya.
Belum cukup sampai di situ, Uchok juga menjabarkan kekurangan program TKM dan padat
karya. Menurut dia minimnya data tentang kondisi di desa merupakan bukti Kemnaker tidak
memiliki sumber daya manusia yang siap menjalankan program TKM "Program Padat Karya dan
TKM banyak potensi gagalnya. Data pengangguran yang akurat itu belum dimiliki Kemnaker.
Untuk sementara, yang mendapatkan bantuan program ini mungkin bisa keluar dari masalah
ekonomi. Tapi, bagaimana mereka yang harusnya mendapatkan bantuan, tapi belum tersentuh
dengan bantuan, Kemnaker mau kasih bantuan program apa," ucapnya.
129
