Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021
P. 24
Selanjutnya, digelarnya pilkada di 270 daerah. Sekalipun sejumlah pihak meminta agar pilkada
tak dipaksakan digelar di tengah pandemi, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu berkuku
h menggelarnya. Akibatnya, penambahan kasus Co-vid-19 tak terelakkan. Petugas
penyelenggara pilkada dan peserta pilkada termasuk yang terinfeksi Covid-19, bahkan ada yang
sampai meninggal dunia.
Itulah setidaknya lima kebijakan pemerintah yang banyak dikritik dan dinilai tidak bijak pada
2020, dan hendaknya jadi pelajaran bagi pemerintah.
Untuk 2021, Covid-19 masih menjadi episentrum kebijakan pemerintah. Tidak hanya soal
vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional, penguatan aspek kesehatan untuk merawat dan
menyembuhkan yang sakit serta disiplin protokol kesehatan harus tetap jadi prioritas. Begitu
pula berbagai bantuan sosial yang masih dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak Covid-
19.
Kritik yang berulang ulang dilontarkan masyarakat aclalah bahiua pembahasaan RUU Cipta Kerja
tidak transparan dan kurang inklusif. Saat disahkan, tentu tidak semua pasalnya buruk. Faktanya,
substansi sejumlah pasal bagus. Namun kelemahan yang berceceran di sana sini tak
terhindarkan.
caption:
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa
menuntut pembatalan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
di bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2020). Unjuk rasa buruh
ini digelar untuk mengawal pengujian UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.
23
