Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021

Judul PELAJARAN DARI KEBIJAKAN YANG TAK BIJAK
Nama Media Kompas
Newstrend Dampak Virus Corona
Halaman/URL PgB
Jurnalis FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA
Tanggal 2021-01-04 04:14:00
Ukuran 475x332mmk
Warna Warna
AD Value Rp 714.875.000

News Value Rp 3.574.375.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Fokus kebijakan pemerintah sepanjang 2020 adalah menangani Covid-19, baik di bidang
kesehatan maupun di bidang non-kesehatan. Setumpuk kebijakan pun diterbitkan. Sebagian di
antaranya efektif meringankan beban persoalan akibat Covid-19 di bidangnya masing-masing.
Misalnya adalah pengadaan berbagai peralatan dan fasilitas kesehatan serta obat, tunjangan
bagi tenaga kesehatan, subsidi listrik, program bantuan sosial, stimulus dunia usaha, dan
pelonggaran defisit fiskal dari ketentuan maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto.

Mari bandingkan. Untuk sejumlah pekerja atau buruh swasta, pemerintah memberikan program
subsidi upah. Nilainya Rp 600.000 per bulan per orang untuk empat bulan atau total Rp 2,4 juta
per orang. Kategori penerimanya pun dibatasi, yakni pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per
bulan. Alokasinya Rp 33,12 triliun untuk 13,8 juta orang. Jika kita membuka situs Kementerian
Ketenagakerjaan, masih banyak buruh dengan upah di bawah Rp 5 juta yang mengaku belum
menerima sepeser pun bantuan sampai Desember.

PELAJARAN DARI KEBIJAKAN YANG TAK BIJAK

Pemerintah ada untuk membuat kebijakan. Namanya saja kebijakan, maka kebijakan itu
haruslah bijak. Namun, tak jarang yang diproduksi justru ketidakbijakan alias kebijakan yang
tidak bijak. Ini terlihat berulang di tengah pandemi Covid 19. Jadi bahan introspeksi bagi para
pembentuk kebijakan untuk 2021.
Fokus kebijakan pemerintah sepanjang 2020 adalah menangani Covid-19, baik di bidang
kesehatan maupun di bidang non-kesehatan. Setumpuk kebijakan pun diterbitkan. Sebagian di
antaranya efektif meringankan beban persoalan akibat Covid-19 di bidangnya masing-masing.
Misalnya adalah pengadaan berbagai peralatan dan fasilitas kesehatan serta obat, tunjangan
bagi tenaga kesehatan, subsidi listrik, program bantuan sosial, stimulus dunia usaha, dan
pelonggaran defisit fiskal dari ketentuan maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto.

Akan tetapi, sejak Covid-19 mewabah di Tanah Air, Maret 2020, pemerintah juga meluncurkan
sejumlah kebijakan yang dinilai sejumlah kalangan tidak bijak. Setidaknya ada lima kebijakan
yang kemudian jadi sorotan dan dikritik.

20