Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi minus 3,49 persen pada
kuartal III 2020. Hal tersebut mendorong Indonesia ke dalam jurang resesi setelah pada kuartal
sebelumnya mengalami pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen.

Kontraksi ekonomi Indonesia pada kuartal lalu juga menambah panjang daftar negara yang
masuk ke dalam jurang resesi sepanjang 2020. Indonesia sendiri terakhir kali mengalami resesi
pada 1997-1998 ketika krisis moneter menghantam Asia.

Upaya pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dilakukan secara terus-
menerus. Publik dianjurkan agar selalu menaati protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu
memakai masker, menjaga jarak (social distancing), dan mencuci tangan.

Pemerintah dengan sumberdaya yang dimiliki terus melakukan 3T, yaitu mengetes (testing),
menelusuri (tracing) dan mengobati (treatment). Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan
penyebaran virus agar tidak semakin massif terjadi ditengah masyarakat.

Pada 23 Desember 2020, Presiden Jokowi melantik Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri
Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto yang sejak awal terkesan menganggap enteng
virus Corona. Bahkan, sejumlah pernyataannya justru malah menimbulkan kontroversi ditengah
publik.

Sebaliknya kehadiran Menkes Budi Gunadi dipandang mampu memuculkan harapan dan
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Konferensi pers
perdananya sebagai Menkes mendapat apresiasi dari sejumlah pihak.

Dalam konferensi pers itu Menkes menjelaskan rencana pemerintah untuk memvaksinasi 181,5
juta jiwa guna melindungi keselamatan rakyat dari COVID-19. Vaksinasi nantinya akan dibagi
menjadi dua gelombang, yakni gelombang I periode Januari hingga April 2021 dan gelombang
II April 2021 sampai Maret 2022.

Kita berharap krisis kesehatan yang mengancam keselamatan umat manusia segera bisa diatasi
sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali normal seperti sedia kala. Aktivitas pembelajaran
di sekolah dan kampus dapat kembali berlangsung dan secara umum kegiatan perekonomian
bisa berangsur pulih.

Terlepas dari itu semua, catatan yang menggembirakan bagi bangsa ini di tahun pandemi adalah
terlaksananya agenda nasional pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang berlangsung di
270 daerah. Meski sempat mengalami penundaan dari rencana sebelumnya bulan September,
pemilihan serentak dapat dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Keberhasilan melaksanakan pemilihan di tengah pandemi merupakan bukti kematangan
demokrasi bangsa Indonesia. Sejak awal banyak kalangan yang mengusulkan agar Pilkada 2020
sebaiknya ditunda karena bencana non alam COVID-19. Alasannya, perhelatan Pilkada dapat
menimbulkan risiko ancaman penyebaran virus corona dan keselamatan rakyat harus lebih
diutamakan.

Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, dan Bawaslu bersepakat untuk tetap melaksankan
pilkada pada tahun 2020 dengan alasan karena kebutuhan. Sebab jika Pilkada tidak
dilaksanakan, maka 270 daerah tidak memiliki pemimpin yang sah, padahal saat ini pemerintah
memerlukan kepala daerah yang memiliki legitimasi.

Pilkada Serentak 2020 memberi jaminan hak politik masyarakat untuk menentukan siapa sosok
yang dapat dipilih sebagai kepala daerah untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi.
Maka, para kepala daerah terpilih mesti dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan
menjadi pemimpin yang jujur dan adil.

85