Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 DESEMBER 2020
P. 142

Judul               UU Cipta Kerja Dinilai Hambat Kemajuan Kebijakan Penyandang
                                    Disabilitas
                Nama Media          hukumonline.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fca035fbb70b/uu-cipta-
                                    kerja-dinilai-hambat-kemajuan-kebijakan-penyandang-disabilitas
                Jurnalis            Ady Thea DA
                Tanggal             2020-12-04 16:37:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Pemerintah  berharap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dapat
              memangkas  prosedur  perizinan  untuk  mendorong/meningkatkan  masuknya  investasi  dan
              penciptaan lapangan kerja. Tapi perubahan yang dilakukan UU Cipta Kerja terhadap puluhan UU
              terdampak berkaitan juga dengan pelindungan dan aksesibilitas penyandang disabilitas.


              UU CIPTA KERJA DINILAI HAMBAT KEMAJUAN KEBIJAKAN PENYANDANG
              DISABILITAS

              Pemerintah  berharap  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dapat
              memangkas  prosedur  perizinan  untuk  mendorong/meningkatkan  masuknya  investasi  dan
              penciptaan lapangan kerja. Tapi perubahan yang dilakukan UU Cipta Kerja terhadap puluhan UU
              terdampak berkaitan juga dengan pelindungan dan aksesibilitas penyandang disabilitas.

              Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Fajri Nursyamsi, menilai secara
              umum  UU  Cipta  Kerja  membuat  mundur  kebijakan  untuk  penyandang  disabilitas.  Dia
              menjelaskan sejak tahun 1999 regulasi yang terkait penyandang disabilitas mengalami kemajuan
              sampai akhirnya pemerintah dan DPR menerbitkan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang
              Disabilitas.
              Meski terlambat karena UU No.8 Tahun 2016 mengamanatkan pemerintah paling lambat 2 tahun
              untuk menerbitkan peraturan pelaksana, Fajri melihat pemerintah telah menerbitkan 8 peraturan
              pelaksana  tersebut.  Selain  itu,  periode  2011-2019  tercatat  60  daerah  sudah  menerbitkan
              Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas. Dari berbagai regulasi yang sudah terbit, Fajri
              mengatakan konvensi hak-hak penyandang disabilitas (CRPD) yang diratifikasi melalui UU No.19
              Tahun 2011 mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas.

              Sebelumnya,  cara  pandang  yang  digunakan  hanya  sebatas  melihat  fisik,  sementara  CRPD
              menekankan pada lingkungan yang menyebabkan orang menjadi disabilitas. Misalnya, pengguna
              kursi roda tidak bisa naik ke lantai 2, hal ini menunjukkan disabilitas terjadi bukan karena fisik,


                                                           141
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147