Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020

Bantuan itu bertujuan untuk meringankan beban ekonomi para pekerja sekaligus membantu
menggerakkan roda perekonomian nasional lewat menjaga daya beli masyarakat yang
terdampak pandemi Covid-19.

"BSU ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan konsumsi para pekerja atau
buruh yang terdampak Covid-19. Pekerja yang menerima upah dan sudah didaftarkan oleh
perusahaannya merupakan para pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan,"
terang Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan, Reza Hafiz dalam Dialog Produktif dengan
tema 'Sudah Sampai Mana Implementasi BSU?' yang diselenggarakan KPCPEN, Jumat (11/12).

Ia menuturkan, Kementerian Ketenagakerjaan telah memvalidasi kriteria penerima manfaat BSU
secara teliti dan sahih, karena basis datanya adalah BPJS Ketenagakerjaan.

"Kriteria penerima manfaat BSU ini yaitu. Warga Negara Indonesia, pekerja anggota aktif
jaminan sosial yang dibuktikan dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juni
2020 dan memiliki upah/ gaji di bawah Rp5 juta.
Selain itu kita menjaga agar prosesnya langsung diterima penerima manfaat. Oleh karena itulah
BSU ini kita transfer langsung ke rekening yang bersangkutan," tandasnya.

Dikatakannya, penerima manfaat BSU itu mencapai 12,4juta jiwa dengan total anggaran yang
direalisasikan Rp29,7 triliun. BSU termin pertama pada periode September-Oktober 2020 telah
terealisasi sebanyak 98,8%. Artinya sudah 12,2 juta orang yang bantuannya sudah
terealisasikan.

"Sedangkan kini BSU telah mencapai tahap lima termin kedua pada periode November-Desember
2020 yang sudah terealisasi ke 11 juta penerima manfaat atau 90%. Demi menjaga transparansi.
Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menyampaikan pembaruan data penerima tiap
minggunya," katanya, (tiwi)

137