Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020

Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi para pekerja. Sekaligus membantu
menggerakkan roda perekonomian nasional, lewat menjaga daya beli masyarakat, yang
terdampak pandemi Covid-19.

"'BSU ini merupakan upaya pemerintah, untuk menjaga daya beli dan konsumsi para pekerja
atau buruh yang terdampak Covid-19. Pekerja yang menerima upah dan sudah didaftarkan oleh
perusahaannya, merupakan para pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS
Ketenagakerjaan," terang Reza Hafiz, Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan dalam Dialog
Produktif, yang diselenggarakan KPCPEN, Kamis kemarin.

Kementerian Ketenagakerjaan, telah mamvalidasi kriteria penerima manfaat BSU ini secara teliti
dan sahih. Basis datanya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kriteria penerima manfaat BSU ini adalah
WNI, pekerja anggota aktif jaminan sosial, yang dibuktikan dengan kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan, sampai bulan Juni 2020.

Kemudian memiliki upah/gaji di bawah Rp 5 juta. "'Selain itu, kita menjaga agar prosesnya
langsung diterima penerima manfaat. Oleh karena itulah BSU ini kita transfer langsung ke
rekening yang bersangkutan," terang Reza Hafiz.

Penerima manfaat BSU ini, mencapai 12,4 juta jiwa dengan total anggaran yang direalisasikan
Rp 29,7 triliun. Termin pertama pada periode September-Oktober 2020, telah terealisasi 98,8
persen.

1'Artinya sudah 12,2 juta orang, yang bantuannya sudah terealisasikan. Sedangkan kini BSU
telah mencapai tahap lima, termin kedua, pada periode November-Desember 2020. Sudah
terealisasi ke 11 juta penerima manfaat atau 90 persen," ujar Reza Hafiz.

Demi menjaga transparansi, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyampaikan pembaruan
data penerima tiap minggunnya, Basis datanya, berdasarkan laporan bank.

"Semisal Bank Mandiri sebagai bank penyalur, dalam satu minggu menyalurkan 1 juta data
penerima manfaat. Kita dapat datanya setelah selesai penyalurannya. Tapi bukan hanya bank
Mandiri. Ada empat bank Himbara lainnya," tutur Reza Hafiz.

Upaya transparansi juga dilakukan melalui proses pengawasan. Realisasi BSU ini, telah diawasi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karenanya, data
penerima manfaat BSU tidak diubah. Seperti yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Reza Hafiz menambahkan, jika penerima bantuan telah meninggal dunia, BSU tetap dapat
diterima oleh ahli waris sah. Selama rekeningnya masih aktif. Tinggal dilakukan pemindahbukuan
ke ahli waris.

Kementerian Ketenagakerjaan mengharapkan, BSU terus berlanjut hingga tahun depan.
Mengingat manfaatnya sangat besar dalam menjaga stabilitas perekonomian. (*

- Ra Indrata)

caption:

BATUAN: Reza Hafiz, staf khusus Kementerian Ketenagakerjaan dalam dialog sudah sampai
mana implementasi BSU tahap 2, di Jakarta.

142