Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020
P. 148

SERAP ASPIRASI PUBLIK PEMERINTAH SOSIALISASIKAN IMPLEMENTASI UU
              CIPTA KERJA
              Guna  menyerap  aspirasi  publik  terkait  implementasi  UU  Cipta  Kerja,  Pemerintah  melalui
              Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  (Kemenko  Perekonomian)  mendatangi  16
              daerah di Indonesia untuk mensosialisasikan implementasinya.

              Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian
              Elen Setiadi, menyatakan, adapun tujuan sosialisasi di beberapa kota adalah untuk menampung
              segala aspirasi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, atas implementasi UU Cipta
              Kerja dalam berbagai sektor.

              "Kita aktif menjemput aspirasi ke daerah. Setelah dari Jakarta, Palembang, Banjarmasin, dan
              lain-lain, Batam adalah salah satunya," ujar Elen dalam acara Serap aspirasi implementasi UU
              Cipta Kerja dalam dua sektor, yakni Perindustrian, Perdagangan dan Transportasi, serta sektor
              Kepabeanan,  Perizinan,  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas,  dan  Kawasan
              Ekonomi, di Hotel Aston, Kawasan Pelita, Batam, Jumat (11/12/2020).

              Masukan publik yang ditampung akan menjadi pertimbangan dalam mendiskusikan penetapan
              peraturan  pelaksanaan,  peraturan  pemerintah,  serta  peraturan  presiden  menyangkut
              implementasi UU Cipta Kerja. Selain upaya jemput bola, proses penampungan masukan juga
              dilakukan melalui website www.uu-ciptakerja.id. Pada website ini telah termuat 30 Peraturan
              Pelaksanaan,  27  RPP,  serta  3  RPerPres  yang  dapat  diakses  oleh  publik.  "Seluruh  informasi
              tentang UU Cipta Kerja juga termuat di situ. Kami harap publik dapat memberikan masukannya
              di kanal web tersebut," tambah Elen.

              Rencananya, tahapan penyerapan aspirasi publik akan terus berjalan maksimal hingga tanggal
              1 Februari 2021. Proses penampungan aspirasi ini menjadi bentuk perhatian pemerintah atas
              kepentingan dan hak-hak masyarakat menyangkut UU Cipta Kerja.

              Sementara  itu,  Deputi-Koordinasi  Pengembangan  Wilayah  dan  Tata  Ruang  Kemenko
              Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan, Batam yang merupakan salah satu deaerah yang
              juga masuk dalam lokomotif perekonomian dan investasi di Indonesia juga mengalami dampak
              akibat pandemi. Namun, perekonomian Batam masih terbilang bagus dibanding beberapa daerah
              di Indonesia.

              "Karenanya  Batam  akan  menjadi  daerah  paling  siap  menerima  investor  paska  pandemi  ini,"
              imbuh Wahyu.

              Sejauh ini perkembangan di Kota Batam cukup signifikan. Maka dari itu, Batam masuk dalam
              Investasi signifikan di Sumatera. "Walaupun terdampak, namun Batam masih bisa bangkit lagi.
              Batam juga bisa menaikkan investasi dan reekspor," imbuhnya.

              Selain membahas sektor Perindustrian, Perdagangan dan Transportasi, serta sektor Kepabeanan,
              Perizinan, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Kawasan Ekonomi, acara
              serap inspirasi implementasi UU Cipta Kerja juga digelar dengan mengusung sektor yang lain di
              antaranya  Kerja  Sektor  pertanahan,  tata  ruang,  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN),  Kawasan
              Ekonomi  Khusus  (KEK),  Informasi  Geospasial,  serta  Pertanian,  Kelautan  dan  Perikanan  di
              Lombok, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LH K) di
              Pontianak, serta sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Kemudahan Berusaha di Daerah
              serta Energi dan Sumber Daya Mineral di Manado.

              Hadirnya  UU  Cipta  Kerja  ini  juga  akan  memberikan  ruang  seluas-luasnya  sektor  usaha
              berkembang di daerah, karena ada penyederhanaan perizinan yang tentunya tidak lagi berbelit-
              belit. Sebaliknya, seluruh proses izin tidak lagi panjang yang tentu berdampak pada hadirnya
              kemudahan investasi.
                                                           147
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153