Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020

BELUM ADA AJUAN PENANGGUHAN UMK

Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyatakan belum ada perusahaan yang
mengajukan penangguhan Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi 2021. Perusahaan dinilai mampu
memenuhi pembayaran besaran upah tersebut yang mulai berlaku pada i Januari 2021.

"Sudah ditetapkan UMK, besarannya juga di kawasan Bandung Raya itu ada kesamaan. Tinggal
pelaksanaan mulai Januari tahun 2021, semua pihak sudah menerima dan terbuka. Tidak ada
pengajuan penangguhan, jadi perusahaan wajib membayar sesuai aturan," kata Ngatiyana.

Pada Jumat (11/12/2020), kalangan buruh Kota Cimahi melakukan audiensi dengan Ngatiyana.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa hal dibahas terutama terkait UMK dan kesejahteraan buruh
pada masa pandemi Covid-19.

Besaran UMK Cimahi tahun 2021 mengalami kenaikan 3,27 persen dari Rp 3139 274 menjadi Rp
3.241.929. Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 56i/Kep.774-
Yanbangs0s/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Pihak Pemkot Cimahi akan segera melakukan sosialisasi terkait UMK 2021 yang sudah harus
mulai dilaksanakan 1 Januari 2021.

"Kita mau melakukan sosialisasi dulu. WValapun situasi pandemi Covid-19, tetap harus
disosialisasikan, kan bisa secara daring, agar saat realisasi pada tahun 2021 semua sudah dapat
informasinya," kata Ngatiyana.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Cimahi Edi Suherdi mengatakan, pihaknya
meminta Pemkot Cimahi untuk menyosialisasikan kenaikan UMK 2021. Dampak pandemi Covid
membuat perusahaan banyak merumahkan pekerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK)
sepihak.
"Ketika kita menetapkan kenaikan upah 3,27 persen ini memang dengan kondisi saat ini angtara
lain di Kota Cimahi banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya sehingga pihak
perusahaan sedikit keberatan. Mudah-mudahan, tahun 2021, perekonomian bisa pulih kembali,"
ujarnya.

Pihaknya meminta Pemkot Cimahi melakukan koordinasi dengan asosiasi pengusaha agar
pelaksanaan UMK ini bisa terealisasi walaupun dengan kondisi perusahaan belum
mempekerjakan 100 persen pekerjanya dan produksinya pun belum 100 persen.
Selain itu, Edi juga meminta Pemkot Cimahi memberi kepedulian kepada buruh yang terdampak
pandemi Covid-19. "Mudah-mudahan pemerintah proaktif memberikan bantuan subsidi langsung
untuk pekerja dan buruh yang terkena dampak Covid-19," ujarnya. (Ririn Nur Febriani)***

18