Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020
P. 232
UU CIPTA KERJA JADI SOLUSI UNTUK HADAPI BONUS DEMOGRAFI 2030
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Elen Setiadi menyambut baik kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja. Penerapan UU Cipta Kerja ini sangat diperlukan untuk memperluas penyediaan lapangan
kerja jelang bonus demografi pada 2030.
"Kita akan dihadapkan pada persoalan masa depan, antara lain bonus demografi pada 2030.
Artinya jumlah usia produktif komposisinya akan jauh lebih besar. Kita perlu solusi untuk
mengantisipasi bonus demografi ini dengan peningkatkan lapangan kerja," ujar dia dalam acara
Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja: Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan
Transportasi, Jumat (11/12/2020).
Berdasarkan survei BPS, kata Elen, pada 2030 nanti setidaknya ada tambahan 52 juta penduduk
usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ironisnya justru saat ini Indonesia masih
dihadapkan pada persoalan regulasi yang menghambat penyediaan lapangan kerja dalam jumlah
besar.
"Bapak dan Ibu bisa bayangkan, saat ini ada 44 ribu aturan yang menghambat iklim investasi
maupun dunia usaha mulai dari Perpres, Perppu, PP, Perda, Pergub dna lainnya. Sehingga
regulasi kita terlalu gemuk ini sangat menghambat orang yang ingin berusaha atau membuka
lapangan kerja di kita," terangnya.
Oleh karena itu, pemerintah menyadari penting untuk sedini mungkin mempermudah regulasi
terkait perizinan berusaha di Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan iklim investasi yang
kondusif, sehingga mampu menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri.
"Salah satu upayanya ya melalui Penerapan UU Cipta Kerja untuk tadi menyiapkan lapangan
kerja secara lebih luas jelang bonus demografi pada 2030. Kalau tidak mampu mengelola
perizinan berusaha mulai dari sekarang, malah demografi justru akan jadi masalah. Akibatnya
jadi beban ekonomi dan berdampak sosial juga politik," ucap dia mengakhiri.
Sebelumnya, sebagai upaya pemulihan ekonomi jangka panjang, pemerinah telah menerbitkan
UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Salah satu yang dimuat dalam baleid tersebut yakni berkaitan
dengan penciptaan lapangan pekerjaan.
Seperti diketahui, pemerintah kini tengah pengebut penyelesaian 44 aturan turunan UU Cipta
Kerja. Dalam prosesnya, pemerintah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk turut
menyampaikan aspirasinya dalam penyelesaian peraturan turunan tersebut.
44 aturan turunan UU Cipta Kerja itu terdiri terdiri dari 40 rancangan peraturan pemerintah
(RPP) dan 4 rancangan peraturan presiden (Perpres). Saat ini, tercatat sudah ada 30 aturan
yang sudah bisa diakses dan diberikan masukan oleh masyarakat melalui laman https://uu-
ciptakerja.go.id.
"Hingga semalam sudah mencapai 3,5 juta pengunjung untuk melihat sekaligus memberikan
masukan dan saran kepada pemerintah," ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi
Internasional Kemenko Perekonomian, Rizal Affandi Lukman dalam The 8th US - Indonesia
Investment Summit, Selasa (8/12/2020).
Rizal menjelaskan, keterlibatan publik dalam penyusunan aturan turunan UU Cipta Kerja ini
merupakan bagian dari proses audiensi publik. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan
sosialisasi dan audiensi publik di 15 kota besar di seluruh negeri.
"Kami juga menyelenggarakan pertemuan virtual dengan 29 kamar dagang asing sekitar 2
minggu lalu," sambung dia.
231
