Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020
P. 234
UU CIPTA KERJA DINILAI SIAPKAN LAPANGAN KERJA JELANG BONUS DEMOGRAFI
DI 2030
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, UU Cipta Kerja sangat diperlukan untuk
memperluas penyediaan lapangan kerja jelang bonus demografi pada 2030 mendatang.
"Kita akan dihadapkan pada persoalan masa depan, antara lain bonus demografi pada 2030.
Artinya jumlah usia produktif komposisinya akan jauh lebih besar. Kita perlu solusi untuk
mengantisipasi bonus demografi ini dengan peningkatkan lapangan kerja," ujar dia dalam acara
Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja: Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan
Transportasi, Jumat (11/12).
Berdasarkan survei BPS, pada 2030 nanti setidaknya ada tambahan 52 juta penduduk usia
produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ironisnya justru saat ini Indonesia masih
dihadapkan pada persoalan regulasi yang menghambat penyediaan lapangan kerja dalam jumlah
besar.
"Bapak/Ibu bisa bayangkan, saat ini ada 44 ribu aturan yang menghambat iklim investasi
maupun dunia usaha mulai dari Perpres, Perppu, PP, Perda, Pergub dan lainnya. Sehingga
regulasi kita terlalu gemuk ini sangat menghambat orang yang ingin berusaha atau membuka
lapangan kerja di kita," terangnya.
Oleh karena itu, pemerintah menyadari penting untuk sedini mungkin mempermudah regulasi
terkait perizinan berusaha di Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan iklim investasi yang
kondusif, sehingga mampu menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri.
"Salah satu upayanya ya melalui Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja untuk tadi menyiapkan
lapangan kerja secara lebih luas jelang bonus demografi pada 2030. Kalau tidak mampu
mengelola perizinan berusaha mulai dari sekarang, malah demografi justru akan jadi masalah.
Akibatnya jadi beban ekonomi dan berdampak sosial juga politik," tandasnya.
[azz].
233
