Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020

saat ini? Staf Khusus Kemnaker Reza Hafiz menjelaskan, penyebab utamanya adalah rekening
penerima. Mulai dari rekening yang sudah tidak aktif, atau nama pemilik berbeda dengan di KTP.

DUH! MASIH ADA 140.000 PEKERJA BELUM DAPAT BLT GAJI TAHAP 1

Realisasi pencairan bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT gaji termin atau gelombang pertama
sudah mencapai 98,8% atau 12,2 juta penerima. Sayangnya, masih ada 140.000 pekerja yang
belum menerima BLT tersebut. Padahal, saat ini Kemnaker sendiri sudah mencairkan BLT gaji
hingga tahap kedua. Lalu, apa penyebab 140.000 orang itu belum menerima BLT gaji hingga
saat ini? Staf Khusus Kemnaker Reza Hafiz menjelaskan, penyebab utamanya adalah rekening
penerima. Mulai dari rekening yang sudah tidak aktif, atau nama pemilik berbeda dengan di KTP.

"Jadi ketika ditransfer itu, rekeningnya itu retur. Jadi uangnya balik lagi. Kenapa? Ada masalah
contoh rekeningnya itu mati, atau nomornya nggak sama. Bisa jadi karena nama di KTP dan
rekening beda, itu juga ada masalah di situ," kata Reza dalam dialog FMB9 yang disiarkan virtual,
Kamis (10/12/2020).

Menurutnya, persoalan itu diserahkan sepenuhnya ke BPJS Ketenagakerjaan selaku penyedia
data pekerja yang menerima BLT gaji. Kemnaker sendiri tak bisa melakukan pencairan itu secara
langsung, karena seluruh data memang dipusatkan di BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau yang kita revisi sendiri malah kita salah. Kita nggak bisa langsung kasih ke siapa pun,
karena nggak bisa disalurkan. Makanya kami kembalikan ke BPJS," imbuh dia.

Seiring dengan itu, Kemnaker tetap mencairkan BLT gaji gelombang kedua yang realisasinya
sudah mencapai 90%.

"Jadi termin pertama dari 12,4 juta sudah 12,2 juta orang yang disalurkan. Sisanya yang masih
dalam proses itu tadi. Untuk termin kedua, dari 12,4 juta itu sudah 11 juta, jadi sudah 90%. Jadi
yang termin pertama dapat, termin kedua dapat lagi. Karena tidak ada perubahan data," jelas
Reza.

Kuota penerima BLT gaji Rp 600.000/bulan sudah ditetapkan sebanyak 12,4 juta orang. Total
tersebut merupakan pekerja yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 Juni 2020
dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Berbagai pertanyaan muncul, apakah masyarakat yang belum termasuk dalam penerima BLT
gaji bisa mendaftarkan dirinya. Namun, Reza menegaskan, pemerintah tetap berpegang teguh
pada kebijakan awal, yakni kuota 12,4 juta orang.

"Kita strict dengan data yang lama. Karena sesuai regulasi," tegasnya.

Ia mengatakan, jika pemerintah membuka pendaftaran penerima BLT gaji, maka akan menemui
hambatan, yakni validasi data dalam waktu yang singkat.
"Kalau kita buka datanya, itu bagaimana kita bisa melakukan verifikasi dalam waktu yang cepat?
Dan validitasnya itu dipertanyakan. Jadi memang satu sisi ada yang harus dibantu, satu sisi yang
lain kita harus tahu bahwa mengeluarkan uang negara ada prosedurnya, ada kriterianya,"
ungkapnya.
Menurut Reza, jika pendaftaran penerima BLT gaji dibuka, maka dapat dipastikan ada lonjakan.
Selain itu, pihaknya mengkhawatirkan ada pendaftar yang mengaku-ngaku memenuhi syarat
sebagai penerima BLT gaji. "Kalau dibuka terus pasti ada lonjakan. Ngaku-ngaku, kalau ngaku-
ngaku 10 juta orang bagaimana melacaknya?" imbuh Reza.

251