Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020
P. 78
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, membenarkan
adanya beleid tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan hal yang baru dan belum diatur
sebelumnya oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Dalam draf RPP, PKWT yang di-PHK di tengah jalan, tetap dia akan mendapatkan uang
kompensasi sesuai dengan masa dia bekerja," ujar Anwar kepada, Minggu (13/12).
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Siti
Junaedah, menjelaskan lebih lanjut mengenai pemberian uang ganti rugi tersebut. Menurut Siti,
pemberian jaminan ini dibagi ke dalam dua bentuk, yakni uang pesangon untuk PKWTT dan
kompensasi untuk PKWT.
"Untuk PKWT setelah selesai bekerja maka akan mendapatkan uang kompensasi sesuai masa
kerja. Klau PKWTT mendapatkan uang pesangon," jelas Siti.
Dalam bagian kedua draf RPP tersebut, tertulis aturan mengenai Hak Akibat PHK. Di mana pasal
36 mewajibkan pengusaha untuk membayarkan uang pesangon, penghargaan masa kerja, atau
uang penggantian hak bagi pekerja berstatus kontrak yang kena PHK.
Adapun besaran uang pesangon, menyesuaikan lama masa kerja yang telah dijalani karyawan.
Mulai dari 1 bulan upah untuk pekerja kurang dari setahun, hingga maksimal 9 bulan upah untuk
mereka yang telah bekerja paling tidak 8 tahun.
77
