Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020
P. 80

Pemerintah,  jelas  Ida,  juga  transparan  menyampaikan  kepada  publik  terkait  dengan  proses
              formulasi kebijakan dan draf kebijakan yang akan dibuat.
              Dengan  dikoordinasikan  oleh  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  (Kemenko
              Perekonomian), lanjutnya, pemerintah menyerap aspirasi dari berbagai kalangan di antaranya,
              daerah, kampus, dan perwakilan-perwakilan di luar negeri.

              Selanjutnya, Ida mengatakan pemerintah menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana
              beserta hal-hal lain terkait dengan pelatihan, peningkatan kompetensi, serta sertifikasi.

              Beberapa hal lain yang dilakukan pemerintah guna memudahkan proses transisi dari UU 13/2003
              ke  UU  11/2020,  yaitu  menyediakan  sistem  terintegrasi  yang  memuat  data  serta  informasi
              mengenai program pelatihan, penempatan, dan hal-hal lain terkait dengan ketenagakerjaan.

              "Saat  ini  pemerintah  melalui  Kemenaker  telah  memiliki  Sistem  Informasi  Ketenagakerjaan
              [Sisnaker]," tambahnya.

              Terakhir,  Ida  menambahkan  pemerintah  memperkuat  sistem  pengawasan  dan  penegakan
              hukum baik dari sisi personil, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta bekerjasama dengan
              berbagai pihak terkait.






















































                                                           79
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85