Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 DESEMBER 2020
P. 83
Judul PHI Bakal Hambat Pemulihan Pasar Kerja, Ini Saran Pelaku Usaha
Nama Media bisnis.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201213/12/1330270/phi-bakal-
hambat-pemulihan-pasar-kerja-ini-saran-pelaku-usaha
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2020-12-13 16:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Bob Azzam (Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo)) Setelah PP rampung, pemerintah harus segera melakukan sosialisasi, pelatihan untuk
bipartit perusahaan, serta standardisasi pekerja yang berposisi di level HRD agar mereka paham
dengan aturan yang berlaku nanti
negative - Bob Azzam (Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo)) Dengan adanya otonomi daerah, profesionalisme tenaga pengawas ini mengalami
downgrade. Harapannya, ini bisa diperkuat. Setidaknya, kompetensi mereka distandarisasi oleh
pemerintah pusat
Ringkasan
Potensi terhambatnya pemulihan pasar kerja di Indonesia akibat perselisihan hubungan industrial
mesti segera disikapi oleh pemerintah melalui sejumlah langkah selama masa transisi Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam
mengatakan tidak tertutup kemungkinan penyerapan tenaga kerja dari sektor investasi akan
terhambat tahun depan jika iklim ketenagakerjaan di Tanah Air tidak kondusif.
Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pekan lalu mengatakan pemerintah
menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1 juta orang pada 2021.
PHI BAKAL HAMBAT PEMULIHAN PASAR KERJA, INI SARAN PELAKU USAHA
Potensi terhambatnya pemulihan pasar kerja di Indonesia akibat perselisihan hubungan industrial
mesti segera disikapi oleh pemerintah melalui sejumlah langkah selama masa transisi Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
82
