Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2020
P. 10
POLISI DIANGGAP BATASI DEMONSTRAN PENENTANG OMNIBUS LAW
Demonstran wajib bebas Covid-19 berdasarkan hasil tes cepat dan menghindari kerumunan
dengan sedikit orang.
Kelompok buruh kembali berunjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, kemarin. Mereka berunjuk rasa secara serentak di berbagai daerah.
Di Ibu Kota, buruh berdemonstrasi di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi dilakukan
lantaran perjuangan untuk meminta pembatalan UU Cipta Kerja harus terus berlanjut, baik lewat
uji materi di Mahkamah Konstitusi maupun demonstrasi di lapangan dan secara virtual. “Kami
melakukan aksi di beberapa daerah dan mengajak menaikkan tagar di media sosial karena
kondisi Covid-19 masih zona merah. Sudah ribuan buruh positif di pabrik-pabrik serta puluhan
buruh sudah meninggal,” kata Said, kemarin.
Said mengatakan demonstrasi kali ini berlangsung di 18 daerah, di antaranya Bandung,
Semarang, Surabaya, Lampung, Batam, serta Gorontalo. Tuntutan mereka seragam, yaitu
meminta pembatalan omnibus law dan mendesak pemerintah daerah menaikkan upah minimum
sektoral kabupaten atau kota (UMSK) pada 2021.
Demonstrasi di Jakarta Pusat kemarin berlangsung dengan jumlah peserta terbatas.
Pertimbangan mereka adalah menghindari penularan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Demonstrasi dengan tuntutan serupa juga dilakukan di media sosial. Buruh ramai-ramai
menyuarakan pembatalan omnibus law di berbagai platform media sosial.
Selain berunjuk rasa, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengajukan uji materi ke Mahkamah
Konstitusi. Uji materi itu sudah memasuki tahap perbaikan berkas. “Jadwal sidang berikutnya
masih menunggu kabar karena Mahkamah Konstitusi mendahulukan sidang pemilihan kepala
daerah,” kata Said Iqbal.
Anggota KSPI yang ikut aksi di Jakarta, Riden Hatam Aziz, mengatakan pihaknya memang
diminta kepolisian untuk mematuhi protokol kesehatan, termasuk membatasi jumlah massa.
“Kami oke. Kami juga diminta rapid test. Kami rapid test, hasilnya non-reaktif,” kata Riden.
Ia mengatakan KSPI mengajak anggotanya yang tidak mengikuti aksi di lapangan memindahkan
aksinya dengan memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Mereka
kompak menaikkan sejumlah tagar penolakan omnibus law agar mendapatkan perhatian publik.
Di Batam, Kepulauan Riau, demonstrasi buruh dipusatkan di depan kantor Wali Kota Batam.
Tapi, baru sekitar 10 menit massa berkumpul, polisi membubarkan mereka dengan alasan telah
membuat kerumunan. Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang
juga koordinator wilayah FSPMI Riau dan Kepulauan Riau, Herlina, mengatakan saat itu mereka
berencana melakukan aksi diam dengan memakai payung yang bertulisan “Batalkan UU Cipta
Kerja”. Rencana awal, mereka akan berunjuk rasa selama dua jam. Tapi rencana itu batal karena
polisi lebih dulu membubarkannya. Padahal mereka sudah mengirim surat pemberitahuan
demonstrasi ke kepolisian.
“Hitungannya memang cuma 10 menitan. Itu pun kami baru berkumpul hitungannya. Baru mau
mulai, sudah dibubarkan,” kata Herlina.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Besar
Ahmad Ramadhan, belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo soal pembatasan dan
pembubaran aksi tersebut.
9
